Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bersalahkah Ba'asyir?

Kompas.com - 16/06/2011, 07:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Perhatian masyarakat di Indonesia ataupun internasional akan tertuju pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat terdakwa teroris Abu Bakar bin Abud Ba'asyir alias Abu Bakar Ba'asyir (73) divonis majelis hakim.

Vonis saat ini merupakan vonis ketiga kali untuk Ba'asyir. Kali ini, Amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) itu dijerat sebagai auktor intektualis kasus pelatihan bersenjata api di Pegunungan Jalin Jantho di Aceh Besar pada Februari 2010. Pelatihan tersebut diikuti sekitar 30 peserta.

Perhatian publik telah diberikan sejak penangkapan Ba'asyir di sekitar Banjar Patroman, Ciamis, Jawa Barat, Senin (9/8/2010) oleh Densus 88 Antiteror. Sejak itu hingga proses di pengadilan, Ba'asyir terus menuding kasusnya direkayasa.

Silang pendapat antara Ba'asyir dan pihak Polri dan Kejaksaan terus terjadi. Jaksa menilai, berdasarkan fakta di persidangan, Ba'asyir terbukti merencanakan pelatihan bersama Dulmatin alias Yahyah Ibrahim alias Joko Pitono, menggerakkan para peserta, hingga mengumpulkan dana hingga Rp 1 miliar untuk pelatihan.

Memang, keterangan para saksi yang juga terdakwa cenderung menyudutkan Ba'asyir. Seperti kesaksian Lutfi Haidaroh alias Ubaid, anggota Majelis Syuro JAT, yang menyebutkan bahwa Ba'asyir pernah bertemu Dulmatin di sekitar Pondok Pesantren Ngruki pada Februari 2009 . Menurut jaksa, pertemuan itu merencanakan pelatihan.

Mengenai pengumpulan dana, Hariadi Usman dan Dr Syarif Usman mengaku memberikan uang untuk kegiatan jihad atas permintaan Ba'asyir. Ubaid juga mengakui mengumpulkan dana dari berbagai pihak atas perintah Ba'asyir. Salah satu dana yang diterima Ubaid langsung dari Ba'asyir digunakan untuk survei lokasi di Aceh.

Dana yang dikumpulkan Ubaid diserahkan kepada Dulmatin dan Abdullah Sonata, sebagai pimpinan pelatihan. Uang tersebut lalu digunakan untuk membeli senjata api berbagai jenis dan amunisinya, transportasi, logistik, peralatan perang, dan keperluan lain.

Tak hanya itu, Ubaid mengakui didanai Ba'asyir selama pelarian setelah lokasi pelatihan digerebek oleh polisi. Ba'asyir juga disebut pernah menerima laporan perkembangan pelatihan dan masih banyak hal-hal yang menyudutkan lainnya.

Atas keterlibatan itu, pria kelahiran Jombang, 17 Agustus 1938, itu dituntut jaksa dengan hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan Pasal 14 jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. Dia lolos dari ancaman hukuman mati setelah dinilai tidak terbukti terlibat dalam pengadaan senjata api dan bahan peledak serta tidak terlibat dalam penyerangan dan perampokan yang dilakukan para kelompok teroris.

Sebaliknya, pengasuh Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki di Solo tersebut menolak seluruh dakwaan dan pengakuan saksi-saksi. Ba'asyir mengaku tidak pernah mengenal dan bertemu dengan Dulmatin. Ba'asyir juga menolak jika uang yang dia kumpulkan dari berbagai pihak dipakai untuk kegiatan Aceh. Dia mengklaim dana itu digunakan untuk kegiatan JAT, salah satunya kegiatan amal.

Alibi Ba'asyir, dia pernah diajak oleh Ubaid dan Abu Tholud untuk menggelar jihad di Aceh. Namun, ia mengaku tidak sependapat lantaran JAT belum siap berjihad dengan senjata api. Ba'asyir mengaku tidak dapat melarang pelatihan tersebut lantaran sesuai dengan perintah Allah atau i'dad. Alasan itulah yang berkali-kali dipakai Ba'asyir untuk membela diri.

Ba'asyir mengklaim keterangan para anak buahnya tersebut direkayasa oleh Polri. Penilaian Ba'asyir itu lantaran mereka bersaksi melalui telekonferensi. Ba'asyir tak bersedia mengikuti sidang setelah majelis hakim mengizinkan 16 saksi memberikan keterangan melalui telekonferensi.

Hari ini majelis hakim yang diketuai Herri Swantoro akan memberikan penilaian atas dugaan keterlibatan Ba'asyir itu. Herri memastikan putusan bebas dari kepentingan dan intervensi. Bersalahkah Ba'asyir? Kita tunggu saja....

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com