Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Ajukan Nama "Nunun Nurbaeti Daradjatun"

Kompas.com - 15/06/2011, 12:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengungkapkan, nama Nunun Nurbaeti yang diajukan saat memohon penerbitan red notice kepada kepolisian internasional adalah Nunun Nurbaeti Daradjatun. KPK mengajukan nama lengkap istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Darajatun itu sesuai dengan kartu identitas yang bersangkutan beserta nama keluarganya.

"Yang dikirim ke pusat interpolnya itu Nunun Nurbaeti Darajatun. Jadi kalau di negara itu kan ada first name, middle name, dan family name. Saya sudah lihat sendiri suratnya," kata Johan saat dihubungi, Rabu (15/6/2011).

Nama Nunun muncul dalam situs interpol sebagai buronan. Namun, nama yang muncul bukan "Nunun Nurbaeti", melainkan "Nunun Daradjatun". Pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai, perbedaan nama tersebut dapat mengakibatkan kinerja interpol tidak berjalan efektif. Menurutnya, jika kepolisian menemukan Nunun dan menanyakan indentitas, dia dapat terbebas mengingat yang dicari adalah Nunun Daradjatun bukan Nunun Nurbaeti.

Menanggapi hal tersebut, Johan mengatakan bahwa pihaknya tidak berencana meminta kepada Interpol untuk mengganti tampilan nama Nunun. Menurutnya, red notice yang disebarkan melalui kepolisian internasional atas nama Nunun Nurbaeti Daradjatun. "Kata siapa enggak efektif? Yang disebarkan enggak perlu pakai nama lengkapnya, ada first name, middle name itu. Tapi, bukan Nunun Daradjatun saja. Yang disebarkan itu nama lengkapnya," tutur Johan.

Ia menambahkan, KPK terus melakukan komunikasi dengan Polri memantau perkembangan pencarian Nunun melalui interpol. "Karena KPK hubungannya dengan Interpol itu kan melalui Polri," ucapnya.

Di samping mengajukan penerbitan red notice kepada Interpol, KPK melakukan sejumlah upaya lain, seperti berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan lembaga antikorupsi di negara lain. "Red notice itu hanya salah satunya. KPK tidak berhenti di situ saja," kata Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Nasional
    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Nasional
    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Nasional
    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Nasional
    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Nasional
    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Nasional
    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Nasional
    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Nasional
    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com