Agusrin: Laporan ICW Bohong

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bengkulu nonaktif Agusrin Najamudin mengatakan, laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang berisi tentang 12 kejanggalan vonis bebas murni yang diterimanya bohong. Agusrin menyayangkan ICW memperoleh informasi yang tidak valid. Agusrin divonis bebas dalam kasus korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"12 laporan ICW itu bohong. Tidak ada satupun yang benar dari laporan itu. Saya yakinkan tidak ada yang benar dari 12 laporan itu. Saya sudah membacanya dengan teliti, saya katakan, sayang sekelas ICW mendapatkan informasi yang tidak valid," katanya di Gedung DPR RI, Selasa (14/6/2011), usai bertemu dengan Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Ketua MPR RI Taufik Kiemas.

Politisi Demokrat ini mempertanyakan informasi yang diperoleh ICW yang selama ini dipercayanya. Bahkan, Agusrin juga menaruh curiga ICW dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Hanya saja, dia tidak mau menyebutkan siapa pihak-pihak yang dimaksudnya.

"Mudah-mudahan ke depan, lembaga ini tidak disusupi orang-orang tertentu. Jadi ketika ada sesuatu informasi yang pantas untuk digulirkan betul-betul teruji kebenarannya. Bukan informasi yang tidak valid," tandasnya.

Pekan lalu, ICW merilis 12 kejanggalan vonis bebas murni Agusrin yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin oleh hakim Syarifuddin pada 24 Mei 2011. Syarifuddin kini tersangkut kasus dugaan suap setelah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Dia dikenal sebagai hakim yang kerap meloloskan para terdakwa korupsi, salah satunya perkara yang menjerat Agusrin. ICW mensinyalir putusan hakim terhadap Agusrin telah ternoda oleh praktik mafia peradilan.