KPK Telaah Aduan soal Calo Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menelaah sejumlah aduan terkait calo anggaran di DPR. Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengungkapkan, pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait praktik calo anggaran di DPR sejak tahun lalu. Laporan-laporan tersebut kemudian akan ditelaah untuk dilanjutkan dengan konfirmasi terhadap sejumlah pihak.

"Akan tetapi, itu (klarifikasi) belum dilakukan, masih dalam penelaahan," kata Haryono saat dihubungi, Selasa (14/6/2011).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini, kata Haryono, tengah mengumpulkan bahan terkait praktik calo anggaran di DPR itu. "Pengumpulan bahan keterangan paling tidak nanti kami akan konfirmasi kepada sumber-sumber yang kompeten," katanya.

Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) melaporkan dugaan calo anggaran di DPR periode saat ini kepada KPK. Koordinator Maki, Boyamin Saiman, mengantarkan dokumen catatan Badan Anggaran di DPR yang membahasa soal laporan masyarakat terkait calo anggaran. Dalam salinan dokumen catatan rapat itu disebutkan bahwa anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati (Fraksi Partai Amanat Nasional) dan Andi Rahmat (Fraksi Partai Demokrat), diduga terlibat praktik calo anggaran. Menurut Haryono, laporan serupa banyak diterima KPK.

"Ada beberapa sebelumnya, ini sudah ada sebelumnya," katanya. Semua laporan yang masuk itu, lanjut Haryono, akan disatukan untuk ditelaah. "Jadi satu kesatuan (laporan-laporan) itu, jadi saling melengkapi," ujarnya.

Saat ditanya soal kemungkinan KPK menelusuri keterlibatan nama-nama yang disebutkan dalam laporan-laporan tersebut, Haryono mengatakan, dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPK belum berfokus pada nama.

"Kami tidak melihat orang yang dilaporkan, kami melihat ini sebagai kasus. Tidak boleh melihat orang karena belum ada bukti. Laporan itu, kan, masih masuk penyelidikan kalau di dumas (pengaduan mayarakat). Kami belum menjurus ke arah orang," papar Haryono.

Terkait praktik calo anggaran, ia menambahkan, pihaknya sudah melakukan upaya pencegahan dengan membuat kajian. Hasil kajian calo anggaran tersebut sudah disampaikan ke instansi terkait, seperti DPR dan instansi pemerintah.

"Sudah kami sampaikan dalam rapat-rapat, kami lakukan beberapa rapat di banggar, Departemen Keuangan, di Bapenas, karena menurut kami bukan hanya di DPR yang rawan, tetapi juga di pemerintahan," paparnya.