Demokrat Tak Mau Dianggap Intervensi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Demokrat Sutan Bhatoegana menegaskan, partainya tak akan mau mencampuri proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap politikusnya, M Nazaruddin. Dengan demikian, menurut dia, tugas untuk mendatangkan Nazaruddin ke Tanah Air bukan tanggung jawab partai.

Anggota Komisi VII DPR  ini menilai harus ada pembedaan antara tanggung jawab partai secara moral dan tanggung jawab aparat untuk menegakkan hukum. Mangkirnya Nazaruddin dari panggilan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin, lanjut Sutan, tidak lagi menjadi tanggung jawab partai.

"Itu sudah selesai dari Demokrat. Kami sudah mengimbau mendorong. Jangan dicampuradukkan wewenang partai dengan KPK. Demokrat tak mau ikut campur. Takutnya disebut intervensi, kongkalikong dengan Demokrat. Kalau KPK kontak-kontak kami nanti disangka intervensi," katanya di Gedung MPR/DPD/DPR, Jakarta, Selasa (14/6/2011).

Menurut dia, KPK seharusnya bisa meminta keterangan tak hanya kepada Nazaruddin, tetapi juga kepada pihak lain, termasuk politikus Demokrat lainnya yang menemui Nazaruddin di Singapura, seperti dirinya.

"Yang ke Singapura dimintai keterangan, kami siap. Apa yang dibicarakan di pertemuan Singapura harus dijelaskan di KPK apabila diminta KPK," ujarnya.

Sutan juga mempersilakan KPK segera memantau lokasi keberadaan Nazaruddin untuk mempermudah kerja penyelidikan. Pasalnya, Sutan mengaku sudah tak bisa lagi berkomunikasi dengan Nazaruddin pasca-KPK melayangkan surat panggilan kepada Nazaruddin dan istrinya, Neneng Sri Wahyuni.