Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Bukti Nunun? Nanti di Pengadilan

Kompas.com - 13/06/2011, 10:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi,  Johan Budi, menegaskan, penetapan Nunun Nurbaeti sebagai tersangka dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangi Miranda Goeltom pada 2004 sudah berdasarkan bukti-bukti. KPK menetapkan Nunun sebagai tersangka sejak akhir Februari 2011. Johan mengatakan, bukti-bukti yang menjadi dasar peningkatan status Nunun menjadi tersangka itu akan dibeberkan pada saatnya nanti di pengadilan.

"Itu nanti di pengadilan dong, tuduhan KPK apa, ya di pengadilan nanti disampaikan," katanya.

Pernyataan Johan ini menanggapi pernyataan mantan Wakil Kepala Polri Adang Daradjatun yang merupakan suami Nunun. Adang mempertanyakan penetapan status istrinya sebagai tersangka. Menurut dia, KPK selama ini tak pernah mengungkapkan bukti apa yang dimiliki hingga meningkatkan status Nunun dari saksi menjadi tersangka. Ia merasa selama ini istrinya seolah-olah ditempatkan sebagai aktor utama dari kasus ini. Sementara orang yang membagikan dan memberikan cek perjalanan tidak dijerat. Pembagian cek kepada 26 anggota DPR 1999-2004 itu diduga dibagikan oleh Arie Malangjudo dan bertujuan untuk pemenangan Miranda Goeltom.

"Ada juga status orang yang dianggap memberi, tetapi tidak jadi tersangka. Sementara istri saya tersangka. Di mana keadilan itu?" kata Adang di Gedung DPR, Jakarta, pekan lalu.

Menanggapi hal ini, menurut Johan, pihaknya belum mendapatkan bukti-bukti untuk menjadikan Miranda dan Arie sebagai tersangka selanjutnya. "Belum, ini dulu, makanya saya bilang keterangan Bu Nunun sangat diperlukan," ujarnya.

Keterangan Nunun, lanjut Johan, sangat penting dalam mengungkap tuntas kasus yang menjerat 26 politikus DPR 1999-2004 itu sebagai tersangka. Oleh karena itu, KPK berharap Nunun dapat menghadiri pemeriksaan-pemeriksaan KPK.

"Sebaiknya Bu Nunun hadir ke KPK, jelaskan soal tuduhan-tuduhan terhadapnya itu," ucap Johan.

Keberadaan Nunun sendiri hingga saat ini belum diketahui. Terakhir, ia diinformasikan berada di Kamboja. Paspor atas namanya juga telah ditarik oleh Direktorat Jenderal Imigrasi RI. Adang bersikukuh tidak akan menghadirkan istrinya jika proses penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Nasional
    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    Nasional
    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    Nasional
    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

    Nasional
    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Nasional
    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Nasional
    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Nasional
    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Nasional
    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Nasional
    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Nasional
    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Nasional
    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Nasional
    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Nasional
    Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

    Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com