Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Gerah Dikaitkan dengan Nazar

Kompas.com - 10/06/2011, 20:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang tengah dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kadernya, Muhammad Nazaruddin.

Oleh karena itu, Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Andi Nurpati meminta ketidakhadiran Nazaruddin di KPK dan masalah-masalah yang tengah dihadapinya tidak selalu dikaitkan dengan partainya.

Hal ini karena Nazaruddin sudah tidak ikut lagi dalam kepengurusan partainya. "Enggak bisa dikaitkan dengan partai karena itu masalah pribadinya. Partai hanya melakukan tanggung jawab moral untuk mendorong penegakan hukum," ujar Andi di Gedung DPP Demokrat, Jumat (10/6/2011).

Terkait ketidakhadiran anggota DPR Komisi VII saat pemanggilan pertama KPK, Andi mengatakan bahwa DPP Demokrat pun tak bisa menjamin, Nazar akan datang pada pemanggilan selanjutnya.

Nazaruddin hari ini dipanggil terkait penyelidikan pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 2007.

"Partai tidak menjamin karena itu urusan pribadi. Namun untuk membantu komunikasi, iya. Jadi, kita tunggulah tahapan ini. Pemanggilan ini setahu saya sampai 3 kali kan. KPK harus cari terobosan baru (untuk pemanggilan Nazaruddin). Dia (KPK) kan belum bisa lakukan apa-apa sampai panggilan ketiga kan? Semoga dia cepat sembuh, tetapi kami tidak menjamin itu (kedatangannya)," kata Andi.

Ketika dikonfirmasi mengenai rekam medis kesehatan Nazaruddin selama di Singapura, Andi menjawab bahwa pihaknya tidak pernah mendapatkan itu dari Nazaruddin.

Mereka hanya mendapat surat izin Nazaruddin ke Singapura dari fraksi. "Enggak ada (rekam medis Nazaruddin), terkait perkembangan itu (sakitnya). Nazaruddin kan sekarang posisinya di fraksi. Jadi, dari fraksi baru disampaikan ke DPP Demokrat. Fraksi diberikan laporan terkait surat yang menyatakan bahwa ia akan berobat ke Singapura," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman pun tampaknya memilih tak banyak mengomentari ketidakhadiran Nazaruddin di KPK.

Ketika dilontarkan sejumlah pertanyaan tentang Nazaruddin, ia terus menjawab tak tahu-menahu. "Enggak tahu saya. Enggak tahu. Saya enggak tahu. Itu kan ranah hukum," jawabnya sambil berlalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com