Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Red Notice" Nunun Dinilai Tak Efektif

Kompas.com - 10/06/2011, 18:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani menilai, red notice yang diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada jaringan Polisi Internasional (Interpol) untuk menghadirkan tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan Nunun Nurbaeti tidak akan berjalan efektif. Menurut dia, jika ingin serius menangani kasus tersebut, KPK lebih baik bertandang ke Singapura untuk menanyakan di rumah mana istri mantan Wakapolri Adang Darajatun tersebut menjalani pengobatan.

"Tanyakan baik-baik, dia (Nunun) itu di rumah sakit mana. Dan kalau betul dia memang sakit, diumumkan kepada publik. Karena memang kalau orang sakit itu tidak boleh diperiksa. Stop pemeriksaan. Ini kan yang menjadi polemik utama di masyarakat adalah mengetahui dimana Nunun, dan apakah benar dia itu sakit," ujar Yani sesusai mengikuti diskusi bertajuk 'Menggugat 13 Tahun Reformasi Polri' di Kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (10/6/2011).

Yani menambahkan, walaupun Nunun dikabarkan telah keluar dari Singapura dan sempat berada di Thailand, sebelum terakhir ke Phnom Penh, Kamboja, dia yakin Nunun kemungkinan besar akan kembali ke Singapura. Ia menilai, selama ini Singapura merupakan tempat paling aman bagi para koruptor Indonesia untuk melarikan diri dari jeratan hukum.

"Sekali lagi ini (red notice) tidak akan efektif. Dan Kenapa sih hanya kepada Nunun, Nazaruddin, dan Neneng. Kenapa mereka tidak koruptor lain seperti Nur Salim, Joko Candra dan lain-lain itu yang lari-lari ke Singapura. Kenapa kalau Nunun, Nazaruddin, Neneng itu baru dilakukan, kan itu diskriminatif," tukasnya.

Pada Kamis (9/10/2011) kemarin, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengatakan, pihaknya telah meneruskan surat permintaan penerbitan red notice terhadap Nunun Nurbaeti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Interpol. Permohonan surat tersebut diajukan karena KPK merasa kesulitan untuk menghadirkan Nunun. Paspor Nunun telah juga telah ditarik Kementerian Hukum dan HAM atas permintaan KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Ahli Ketenagakerjaan

    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Ahli Ketenagakerjaan

    Nasional
    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Nasional
    Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

    Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

    Nasional
    Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

    Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

    Nasional
    Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

    Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

    Nasional
    Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

    Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

    Nasional
    Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

    Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

    Nasional
    Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

    Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

    Nasional
    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Nasional
    Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

    Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

    Nasional
    'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

    "Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

    Nasional
    Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

    Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

    Nasional
    Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

    Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

    Nasional
    Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

    Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

    Nasional
    Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

    Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com