Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Idrus Tak Akan Diikuti Demokrat

Kompas.com - 09/06/2011, 18:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Walaupun mengapresiasi keputusan Seketaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham untuk mundur sebagai anggota DPR, Ketua DPR  Marzuki Alie belum merasa sekjen partainya, Eddhie Baskoro Yudhoyono, untuk mengikuti langkah Idrus. Menurut Marzuki yang juga sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, boleh atau tidaknya sekjen partai rangkap jabatan sebagai anggota Dewan ditentukan oleh masing-masing partai.

"Tidak bisa begitu, kan, antara satu partai dengan partai lain itu jelas berbeda. Demokrat, kan, bukan Golkar. Dan yang berhak menentukan itukan partai, bukan kita anggota DPR," ujar Marzuki di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (9/6/2011).

Marzuki menjelaskan, dalam struktur organisasi Partai Demokrat sendiri, peran seorang sekjen banyak dibantu oleh direktur eksekutif. Jadi, berbagai urusan yang menyangkut administrasi partai, tambahnya, merupakan tugas seorang direktur eksekutif.

"Jadi, pimpinan partai itu tidak perlu banyak berkecimpung dengan hal administratif. Kalau dulu sewaktu saya masih sebagai sekjen memang seperti itu, tetapi sekarang sudah berubah," ujarnya.

Seperti diberitakan, Idrus Marham secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya hari ini di DPR. Pengunduran diri tersebut berlandaskan dua hal, salah satunya yakni penilaiannya mengenai profesi sekjen partai politik yang sangat strategis dan memiliki peranan penting dalam partai politik.

Selain itu, dia juga berpendapat bahwa selama ini DPR selalu mendapat sorotan dari berbagai pihak karena kinerja para anggotanya. Sedangkan ketika berbicara tentang kinerja anggota DPR, menurut Idrus, tak lepas dari peran para elite partai dalam mencetak anggota legislatif yang berkualitas.

Mantan Ketua Pansus DPR untuk kasus Bank Century ini menilai partai politik adalah hulu untuk mencetak calon-calon anggota legislatif yang berkualitas tersebut. "Jadi, atas dua dasar prinsip itulah, saya mengundurkan diri. Saya harapkan agar dapat dipahami pengunduran diri ini," tutur Idrus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com