Kapolri: Anggaran Makan Tahanan Kurang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengeluhkan minimnya anggaran untuk memenuhi makanan buat seluruh tahanan yang ditahan di cabang Rumah Tahanan (Rutan) di lingkungan Polri. Keluhan itu disampaikan Kapolri dalam sambutan acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenkumham, Polri, dan Kejaksaan tentang pengelolaan cabang Rutan seperti yang diatur dalam KUHP dan PP Nomor 27 Tahun 1983, Kamis (9/6/2011), di Gedung Kemenhuk dan HAM, Jakarta. MoU ditandatangani Timur, Menkumham Patrialis Akbar dan Jaksa Agung Basrief Arief.

"Kenyataanya, Polri tiap hari kekurangan ngasih makan tahanan. Anggaran kurang bukan hanya untuk kegiatan operasional, untuk ngasih makanan tahanan juga kurang," kata Kapolri.

Kapolri mengatakan, selama ini belum ada pengaturan yang jelas dalam pengelolaan cabang Rutan yang ada di lingkungan Polri seperti di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Selatan, Polda Jawa Timur, dan Bareskrim Polri. Tidak jelasnya sistem pengelolaan cabang rutan, kata Kapolri, berpotensi menimbulkan penyimpangan. "Diharapkan perbaikan tata cara pengelolaan cabang rutan. Polri sambut baik MoU ini. Perlu dijabarkan hal-hal bersifat teknis yang belum diatur dalam MoU," ucap Kapolri.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar mengatakan, kurangnya anggaran untuk makan tahanan lantaran jumlah tahanan telah melebihi estimasi jumlah yang disusun Polri. "Karena ada pengungkapan berbagai kejahatan, apalagi kejahatan kekerasan," kata dia.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Ito Sumardi mengaku kesulitan memenuhi makanan untuk sekitar 120 tahanan yang ditahan di Rutan Bareskrim Polri. "Makan itu bukan berarti untuk satu dua hari, tergantung beratnya kasus. Standar makanan sudah ditentukan. Itu jadi tanggungjawab pemerintah," kata Ito.