Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemhuk dan HAM Belum Lacak Data Paspor Yane

Kompas.com - 09/06/2011, 09:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan, pihaknya belum mengetahui informasi bahwa tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004, Nunun Nurbaeti, menggunakan paspor keponakannya, Yane Yunarni, ketika bepergian ke berbagai negara. Informasi ini disampaikan politikus Golkar, Fahmi Idris, Selasa kemarin. Menurut Patrialis, kementeriannya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi, tidak dapat menuduh tanpa bukti yang jelas.

"Yang beredar di luar itu adalah satu pemberitaan yang saya sendiri belum mendapat data yang pasti. Jadi tentu kita juga tidak boleh menuduh orang tanpa satu pembuktian. Apalagi pemerintah," ujar Patrialis di Gedung Kemhuk dan HAM, Kamis (9/6/2011).

Akan tetapi, menruut Patrialis, Ditjen Imigrasi RI akan tetap melakukan koordinasi dengan perwakilan di sejumlah negara melalui Kementerian Luar Negeri untuk tetap melacak keberadaan Nunun. Jika Nunun menggunakan paspor Yane di Indonesia, lanjutnya, jelas hal itu tak bisa ditoleransi. "Itu (penggunaan paspor Yane di luar negeri ) saya no comment karena itu berkaitan dengan negara orang lain. Kalau untuk Indonesia, sudah dapat dipastikan tidak bisa. Tapi, kalau di negara orang lain, itu bukan di dalam wilayah kita, di luar kompetensi kita," lanjutnya.

Seperti diungkapkan Fahmi, keponakan Nunun, Yane Yunarni, memiliki wajah yang sangat mirip dengan istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu. Oleh karena itu, menurutnya, Nunun dapat  bebas beranjak dari satu negara ke negara lainnya. "Wajah Yane itu mirip sekali dengan Nunun. Jadi, kalau dia sudah memegang itu, ya sudah bisa jadi paspor dia," ujar Fahmi.

Fahmi menuturkan, setelah berada di Thailand, Nunun sempat menggunakan paspor keponakannya tersebut ke Vietnam. Setelah itu, lanjut Fahmi, Nunun memakai paspor yang sama untuk melakukan perjalanan ke Phnom Penh, Kamboja. "Waktu dia (Nunun) ke Kamboja, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kan belum mengeluarkan pencabutan paspor. Artinya, jika Nunun bisa keluar dari Kamboja pasti pakai paspor itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    Nasional
    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    BrandzView
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com