Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemhuk dan HAM Belum Lacak Data Paspor Yane

Kompas.com - 09/06/2011, 09:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan, pihaknya belum mengetahui informasi bahwa tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004, Nunun Nurbaeti, menggunakan paspor keponakannya, Yane Yunarni, ketika bepergian ke berbagai negara. Informasi ini disampaikan politikus Golkar, Fahmi Idris, Selasa kemarin. Menurut Patrialis, kementeriannya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi, tidak dapat menuduh tanpa bukti yang jelas.

"Yang beredar di luar itu adalah satu pemberitaan yang saya sendiri belum mendapat data yang pasti. Jadi tentu kita juga tidak boleh menuduh orang tanpa satu pembuktian. Apalagi pemerintah," ujar Patrialis di Gedung Kemhuk dan HAM, Kamis (9/6/2011).

Akan tetapi, menruut Patrialis, Ditjen Imigrasi RI akan tetap melakukan koordinasi dengan perwakilan di sejumlah negara melalui Kementerian Luar Negeri untuk tetap melacak keberadaan Nunun. Jika Nunun menggunakan paspor Yane di Indonesia, lanjutnya, jelas hal itu tak bisa ditoleransi. "Itu (penggunaan paspor Yane di luar negeri ) saya no comment karena itu berkaitan dengan negara orang lain. Kalau untuk Indonesia, sudah dapat dipastikan tidak bisa. Tapi, kalau di negara orang lain, itu bukan di dalam wilayah kita, di luar kompetensi kita," lanjutnya.

Seperti diungkapkan Fahmi, keponakan Nunun, Yane Yunarni, memiliki wajah yang sangat mirip dengan istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu. Oleh karena itu, menurutnya, Nunun dapat  bebas beranjak dari satu negara ke negara lainnya. "Wajah Yane itu mirip sekali dengan Nunun. Jadi, kalau dia sudah memegang itu, ya sudah bisa jadi paspor dia," ujar Fahmi.

Fahmi menuturkan, setelah berada di Thailand, Nunun sempat menggunakan paspor keponakannya tersebut ke Vietnam. Setelah itu, lanjut Fahmi, Nunun memakai paspor yang sama untuk melakukan perjalanan ke Phnom Penh, Kamboja. "Waktu dia (Nunun) ke Kamboja, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kan belum mengeluarkan pencabutan paspor. Artinya, jika Nunun bisa keluar dari Kamboja pasti pakai paspor itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

    Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

    Nasional
    Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

    Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

    Nasional
    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

    Nasional
    Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

    Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

    Nasional
    Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

    Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

    Nasional
    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Nasional
    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Nasional
    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Nasional
    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com