Demokrat Tak Tahu Nazar Terlibat Kasus Lain

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Demokrat Sutan Bhatoegana mengaku baru mengetahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemanggilan mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin untuk dimintai keterangan. Jika benar, Bhatoegana berharap Nazaruddin bisa segera kembali ke Tanah Air. Nazaruddin saat ini berada di Singapura dengan alasan tengah melakukan pengobatan. Namun, Sutan mengaku tidak tahu-menahu tentang kasus dugaan korupsi lain yang melibatkan Nazaruddin sehingga KPK memanggilnya.

"Apa pun namanya, urusan KPK-lah. Silakan saja urusan penegak hukum," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/6/2011).

KPK berencana memeriksa Nazaruddin pada Jumat ini untuk kepentingan penyelidikan pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasarana di Ditjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2007. Anggota Komisi VII DPR ini mengatakan akan segera mengklarifikasi ke fraksi mengenai rencana pemanggilan tersebut. Jika benar, dia akan segera mengabarkannya kepada Nazaruddin yang disebutnya masih berada di Singapura. Namun, meski yakin, Sutan tak bisa menjamin apakah Nazaruddin akan segera kembali.

"Kalau soal memastikan itu, siapa yang bisa. Kepastian itu hanya Tuhan yang tahu. Kemarin saya bilang, insya Allah kalau sembuh beliau akan mengklarifikasi semua. Beliau kan lagi sakit, berhak dong berobat," ungkapnya.

Menurutnya, Nazaruddin memang berkomitmen memenuhi panggilan KPK. Namun, jaminan bukan berada pada dirinya sebagai tim khusus, maupun Demokrat sendiri. "Betul, dia sudah berkomitmen. Tapi, saya kan hanya penyambung lidah, jangan awak (saya) yang kena," tambahnya.

Selain itu, Sutan menegaskan, tim komunikasi Demokrat hanya berhubungan dengan Nazaruddin dan tidak berhubungan dengan istrinya. Ia mengatakan, partai tim tidak mengurusi rumah tangga para kadernya. Lagi pula, kata Sutan, istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, bukan pengurus Partai Demokrat. Selain memanggil Nazaruddin, KPK juga menjadwalkan pemanggilan Neneng terkait kasus pengadaan listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.