Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemlu: Belum Ada Info Nunun di Kamboja

Kompas.com - 06/06/2011, 14:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Luar Negeri belum mendapatkan informasi bahwa Nunun Nurbaeti, tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, berada di Phnom Phen, Kamboja. Pihak Kemlu akan mencari tahu mengenai keberadaan Nunun di negara tersebut, sebagaimana disampaikan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

"Suhardjono Sastromihardjo (Duta Besar RI untuk Kamboja) belum menginformasikan kepada saya," kata Wakil Menteri Luar Negeri Triyono Wibowo singkat kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/6/2011).

Senada dengan Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah, Triyono juga mengatakan, Indonesia tak memiliki kerja sama ekstradisi dengan Kamboja. Namun, menurut Faizasyah, meski tak memiliki perjanjian ekstradisi, pemulangan Nunun tetap dapat diupayakan atas dasar prinsip hubungan baik.

"Tanpa (perjanjian ekstradisi) pun, dengan prinsip hubungan yang baik, (pemulangan) bisa dilakukan," kata Faiza.

Faiza menambahkan, Indonesia tidak harus memiliki perjanjian ekstradisi dengan setiap negara. Sebelumnya, Patrialis mengungkapkan bahwa Nunun berada di Phnom Penh sejak 23 Maret 2011, atau tiga hari sebelum paspornya dicabut.

Keberadaan Nunun Nurbaeti hingga saat ini masih menjadi misteri. KPK sudah mengirimkan tim ke Thailand untuk melacak keberadaan istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun tersebut. Akan tetapi, tak membuahkan hasil. Di mana Nunun saat ini, pengacara yang bersangkutan, Ina Rachman, mengatakan hanya diketahui pihak keluarga. Namun, Adang, yang saat ini duduk di Komisi Hukum DPR, menyatakan tak akan memberitahukan di mana istrinya berada saat ini.

Dalam kasus dugaan suap yang menjerat 26 anggota DPR 1999-2004 tersebut, Nunun dianggap sebagai saksi kunci yang dapat mengungkap siapa pemberi cek pelawat kepada para anggota Dewan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com