Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nunun Pendukung PDI-P atau PKS?

Kompas.com - 27/05/2011, 16:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka dugaan suap untuk pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004, Nunun Nurbaeti, dikabarkan merupakan simpatisan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mendengar kabar tersebut, Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto langsung membantahnya.

Bambang menegaskan, Nunun tidak pernah berada dalam kepengurusan PDI-P, baik di pusat maupun daerah. Ia justru merujuk pada partai dari suami Nunun, Adang Daradjatun. "Soal Nunun Nurbaeti merupakan kader PDI-P itu tidak benar. Ibu Nunun, kan, istri Adang Daradjatun, Calon Gubernur DKI Jakarta dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Sampeyan terjemahkan sendirilah," kata Bambang di ruang Fraksi PDI-P Gedung DPR, Jumat (27/5/2011).

Informasi yang menyebutkan bahwa istri Adang Daradjatun itu merupakan simpatisan PDI-P dilontarkan oleh mantan Direktur PT Wahana Esa Sejati (WES) Abdul Hakim Safari MJ atau Ary Malangjudo dalam sidang tindak pidana korupsi Agus Condro dan kawan-kawan. Ia merupakan salah satu orang kepercayaan Nunun.

Ary menyebutkan, Nunun merupakan koordinator pencarian dana kampanye untuk calon presiden Megawati Soekarnoputri dan pasangannya, Hasyim Muzadi, pada Pemilihan Umum 2004. Nunun mengumpulkan sumbangan dana dari kalangan pengusaha, seperti Nirwan Bakrie, adik kandung Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Mulai Februari, Ibu Nunun sudah full kampanye ketimbang ke perusahaan," kata Ary di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Ary pulalah yang menjadi utusan Nunun untuk menyerahkan sejumlah cek perjalanan kepada politisi anggota DPR periode 1999-2004. Cek perjalanan tersebut yang kemudian diduga sebagai suap terkait pemenangan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004.

Melihat kedekatan Nunun dengan PDI-P, Ary berasumsi bahwa cek perjalanan yang diberikan Nunun kepada politisi DPR melalui dirinya tersebut berkaitan dengan kampanye PDI-P, bukan terkait pemenangan Miranda Goeltom.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com