Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Sesalkan Tindakan Mahfud MD

Kompas.com - 21/05/2011, 16:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyesalkan tindakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang membeberkan pemberian uang Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin kepada Sekjen MK Djanedri M Gaffar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pasalnya, Ruhut mengaku sudah bertanya ke Nazaruddin soal pemberian uang tersebut, dan Nazaruddin mengaku tidak kenal dengan Sekjen MK. "Tapi, setahu saya kalau seorang sahabat itu pasti kenal. Sedangkan saya menanyakan kepada bung Nazaruddin, dia bilang 'demi Allah bang, aku pun gak kenal siapa itu Sekjen itu' sampai tiga kali ke saya. Nah, jadi ya Pak Mahfud, kalau mau jadi Presiden 2014, cari forum lain deh," ujar Ruhut yang juga anggota Komisi III DPR ini kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (21/5/2011).

Ruhut mencermati keinginan Mahfud menjadi Presiden, berdasarkan perkataan Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia, Yenny Wahid, yang sempat bertemu dengan dirinya seminggu lalu di Jambi. Ketika itu, ungkap Ruhut, Yenny meminta dirinya mendukung PKBI yang rencananya akan mengusung Mahfud MD menjadi Presiden 2014.

"Dan wakilnya itu nanti akan dikawinkan dari Partai Demokrat. Nah, ini yang saya lihat. Saya waktu itu mengiyakan, karena siapa pun teman saya, pasti saya dukung. Tapi tolong dalam masalah ini, masalah hukum ya masalah hukum, dan masalah politik ya masalah politik," kata Ruhut.

Ruhut menambahkan, dalam kasus Nazarudin, sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga-lembaga hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Ruhut juga menyarankan pihak-pihak yang tidak terkait dalam kasus tersebut agar tidak terus memperkeruh suasana.

"Pak SBY kan pernah bilang jangan lakukan fitnah dan pembunuhan karakter pada siapa pun. Kita tegaskan, jika sudah ada fakta hukum yang menyebutkan bung Nazaruddin itu sebagai tersangka, kita tim pencari fakta akan mundur. Dan bagi teman-teman saya di Demokrat, tidak peduli dengan segala tingkatannya, saya tegaskan, jangan menari di gendang musuh-musuh partai Demokrat, karena Anda adalah kader partai Demokrat," tandasnya.

Seperti diberitakan, pada Jumat (20/5/2011) kemarin, Mahfud MD mendatangi Presiden SBY untuk memberitahukan bahwa Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin ternyata pernah memberikan uang sebesar 120.000 dollar AS kepada Sekjen MK Janedri M Gaffar. Belum diketahui apa motif pemberian uang tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

    Nasional
    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Nasional
    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Nasional
    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Nasional
    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Nasional
    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Nasional
    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com