Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik Imbau Anggota Tak Bawa Anak-Istri

Kompas.com - 28/04/2011, 17:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, anggota Dewan yang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri diharapkan tidak membawa anggota keluarganya, baik anak maupun istri. Menurut Taufik, kehadiran anggota keluarga dapat mengganggu jalannya aktivitas anggota Dewan di negara tujuan.

"Kalau ada anggota DPR yang bawa anggota keluarga, meskipun biaya sendiri dan tiket ditanggung sendiri, diharapkan tidak membawa karena akan cukup mengganggu proses kunjungan dan persiapan-persiapan," ungkapnya kepada wartawan, Kamis (28/4/2011).

Namun, kata Taufik, pimpinan tetap mengembalikan aturan ini pada kebijakan fraksi masing-masing karena pimpinan Dewan tidak memiliki kewenangan menetapkan A atau B secara langsung. Sementara itu, politisi PAN ini mengatakan, fraksinya menetapkan aturan bahwa anggota Dewan yang sedang melakukan kunjungan kerja tidak boleh mengajak anggota keluarga. Aturan ini, lanjutnya, merupakan arahan langsung dari Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Alasannya, meski biaya ditanggung sendiri, keikutsertaan keluarga dapat mengganggu optimalisasi kinerja anggota dan membebani tugas staf kedutaan.

"Nah, sekarang bagaimana nurani. Yang jelas, saya pastikan keluarga tidak dibiayai DPR," tambahnya.

Mengenai anggota Komisi VIII dari Fraksi PAN, Abdul Razaq Rais, yang menurut informasi membawa anggota keluarganya saat berangkat ke Australia, Taufik mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.

"Akan dicek lagi, apakah hanya kebetulan karena memang ada anaknya yang kuliah di luar negeri." kata Sekjen PAN ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Nasional
    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Nasional
    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Nasional
    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com