Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPU Mesuji Sogok Tim Seleksi Panwas

Kompas.com - 06/04/2011, 12:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua anggota tim seleksi panitia pengawas (panwas) pemilihan Bupati di Kabupaten Mesuji, Lampung, mengaku menerima uang Rp 10 juta dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mesuji, Mulyadin. Keduanya kemudian melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan didampingi Ketua Badan Pengwas Pemilu, Bambang Eka Cahya Widodo. 

"Yang kasih Ketua KPU Mesuji di Hotel Marcopolo, sebelum kami kembali ke Jakarta," ujar salah satu anggota tim seleksi, Eddie Bachtiar, seusai melapor di gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/4/2011). 

Diduga, uang yang diserahkan pada sekitar 18 Maret itu untuk meloloskan peserta tertentu yang ikut seleksi panwas. "Dia (Ketua KPU) kayaknya dititipin oleh dua orang peserta. Katanya ini titipan warga, titipan masyarakat, tolong dua orang ini, orang baik," ucap anggota tim seleksi lainnya, Purwanto. 

Eddie dan Purwanto mengungkapkan, mereka sempat menolak ketika diberikan amplop. Namun, karena merasa terancam dan dipaksa terus menerus, pada akhirnya keduanya menerima. Selang beberapa jam, Eddie dan Purwanto memutuskan untuk mengembalikan uang tersebut kepada si pemberi sebelum mereka terbang ke Jakarta. Namun, mereka kembali mendapat ancaman. Si pemberi uang-pun tidak bersedia bertemu ketika dihubungi. 

"Disampaikan teman saya, anggota tim saya, ada informasi yang bilang Bang Eddie enggak akan bisa pulang ke Jakarta," tutur Eddie. 

Menurut Purwanto, uang itu diserahkan setelah peserta seleksi panwas mengikuti tes wawancara. Dari tes tersebut, terpilihlah enam orang perserta yang dapat mengikuti tes selanjutnya, uji kelayakan dan kepatuhan bersama Banwaslu. Purwanto mengutarakan, pemberian uang tersebut tidak memengaruhi penilaian tim seleksi terhadap peserta. "Saya enggak lihat sama sekali, karena memang orang itu sesuai kriteria sehingga lolos," katanya. 

Intervensi KPU 

Terkait upaya pemberian gratifikasi tersebut, Eddie menyayangkan adanya intervensi dari KPU terhadap proses selaksi anggota Panwas di Mesuji tersebut. Eddie menduga, KPU di sana tidak lagi netral. "Pasangan calon di sana sudah memberikan virus kepada KPU karena KPU berani memberikan dua nama itu (dua perserta seleksi panwas yang didukung KPU)," katanya. 

Karenanya, Eddie berharap KPK dapat mengusut tuntas dugaan korupsi yang berkaitan dengan pemilihan Bupati dan KPU di Mesuji. Ia juga berharap KPK memberikan semacam perlindungan kepada pelapor dugaan tindak pidana korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com