Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Laskar Gerindra Bukan "Underbow"

Kompas.com - 04/04/2011, 14:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani enggan berkomentar terkait gugatan Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (Laskar) Partai Gerindra ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menuntut pembatalan pembangunan gedung baru DPR. Gugatan secara resmi didaftarkan Ketua Laskar Gerindra Habiburokhman, Senin (4/4/2011).

Muzani mengaku baru pulang dari luar kota sehingga belum mengetahui kabar itu secara komprehensif.

"Belum tahu, belum. Saya no comment dululah," ujar Muzani di Gedung DPR, Senin (4/4/2011).

Tanpa mendefinisikannya lebih lanjut, anggota Komisi I DPR ini hanya mengatakan, selama ini Gerindra memiliki banyak kelompok pendukung. Namun, dia tidak juga mengiyakan pemahamannya tentang kelompok yang dipimpin oleh Habiburokhman itu.

"Macem-macem (pendukung Gerindra). Ada Emas Gerindra, Permata Gerindra, ada Perak Gerindra," tambahnya.

Namun, Muzani menyatakan, Laskar Gerindra tidak termasuk sebagai organisasi sayap (underbow) Gerindra, termasuk apakah itu salah satu yang menjadi cikal bakal organisasi sayap.

Terkait posisi Wakil Ketua BURT asal Fraksi Partai Gerindra, Pius Lustrilanang,  sebagai anggota partai di DPR, Muzani mengaku belum ada keputusan tambahan dari partai. Oleh karena itu, dirinya belum dapat berkomentar dalam waktu dekat. Muzani mengatakan, partai akan segera membahasnya untuk kemudian disampaikan kepada publik. 

Saat mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat, rombongan Laskar Gerindra tampak membawa bendera berlambang Partai Gerindra.

Baca juga: DPR Resmi Digugat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    Nasional
    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com