Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Masih Telaah Laporan Yusuf

Kompas.com - 23/03/2011, 17:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP, mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan verifikasi dan validasi terkait data yang disampaikan oleh mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera Yusuf Supendi. Data tersebut mengenai laporan kasus dugaan penggelapan dana kampanye Pilgub DKI Jakarta 2007 sebesar Rp10 miliar yang dilakukan para elite PKS.

”Saat ini tim sedang melakukan verifikasi dan validasi terkait data yang disampaikan Yusuf Supendi,” kata Johan kepada wartawan di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (23/3/2011).

Namun, ketika ditanya berapa lama proses tersebut dilakukan, Johan mengatakan tak bisa diprediksi. Menurut dia, berkas-berkas yang masuk ke dalam KPK harus diperlakukan sama dengan laporan lainnya.

”Semua laporan yang masuk kami perlakuan sama. Lamanya telaah tergantung dari data yang disampaikan,” tuturnya.

Seperti diberitakan, Senin (21/3/2011) lalu Yusuf Supendi melaporkan beberapa elite PKS ke KPK. Laporan tersebut berisikan sejumlah dokumen bukti-bukti bertahap, termasuk 12 nama saksi perihal kasus dugaan penggelapan dana kampanye calon gubernur DKI Jakarta Adang Daradjatun pada tahun 2007 yang ditudingnya dilakukan oleh Sekjen PKS Anis Matta.

Hari ini Yusuf sendiri dikabarkan tengah melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan PKS. Pendamping Yusuf, Adi, mengatakan, pertemuan yang dirahasiakan tempatnya itu kemungkinan membahas mengenai islah.

”Mungkin soal itu (islah), tapi saya tidak tahu pasti. Saya sendiri tidak tahu ending-nya,” kata Adi saat dikonfirmasi mengenai materi pertemuan.

Para politisi PKS menduga dan menuding ada upaya untuk menjatuhkan citra partainya pascadukungan yang diberikan PKS atas pembentukan hak angket kasus perpajakan. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fachri Hamzah bahkan mengungkapkan sudah mengantongi pihak di luar PKS yang menjadi master mind dan merancang penyerangan secara politik melalui Yusuf Supendi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

    Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

    Nasional
    Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

    Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

    Nasional
    Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

    Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

    Nasional
    Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

    Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

    Nasional
    ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

    ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

    Nasional
    Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

    Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

    Nasional
    Reformasi yang Semakin Setengah Hati

    Reformasi yang Semakin Setengah Hati

    Nasional
    Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

    Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

    Nasional
    Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Nasional
    Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

    Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

    Nasional
    ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

    ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

    Nasional
    Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

    Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

    Nasional
    PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

    PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

    Nasional
    SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

    SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

    Nasional
    Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

    Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com