Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teror Bom, Ancaman Serius Demokrasi

Kompas.com - 16/03/2011, 19:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Teror bom yang ditujukan kepada Ulil Abshar Abdalla merupakan bagian dari upaya merongrong demokrasi yang menjamin hak asasi manusia (HAM) dan keberagaman. Demikian pernyataan bersama Forum Pluralisme Indonesia yang disampaikan di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Rabu (16/3/2011) siang.

”Teror bom di Komunitas Utan Kayu merupakan salah satu bentuk terkeji pembungkaman terhadap perjuangan HAM dan keberagaman di Indonesia,” kata Choirul Anam yang membacakan pernyataan bersama tersebut.

Upaya pembungkaman itu terlihat dari rentetan ancaman dan tindak kekerasan yang belakangan ini dialamatkan kepada para pejuang HAM dan pluralitas. Selain kiriman bom buku kepada Ulil, pernyataan tersebut juga menyebutkan adanya intimidasi hingga ancaman verbal, seksual, serta fisik terhadap perempuan pembela HAM.

Kejadian terbaru pada Senin (14/3/2011), data-data korban kekerasan dicuri dari Kantor Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI). Dalam pernyataan itu, Forum Pluralisme Indonesia menggarisbawahi lemahnya respons pemerintah terhadap berbagai tindak kekerasan atas nama agama. Kelemahan ini dianggap sebagai alasan semakin meningkatnya tindak kekerasan serupa akhir-akhir ini.

Forum Pluralisme Indonesia merupakan aliansi 22 lembaga pejuang HAM dan pluralitas, di antaranya Kontras, Jaringan Islam Liberal (JIL), Komnas Perempuan, LBH Jakarta, Imparsial, The Wahid Institute, Yayasan Paramadina, dan Interfidei. Forum membuat pernyataan bersama terkait teror bom kepada Ulil Abshar Abdalla yang dialamatkan ke Komunitas Utan Kayu.

Ulil adalah salah seorang tokoh pembela HAM pluralitas, meskipun saat ini sebenarnya ia lebih aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com