Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ulil: PKS Bisa "Out"

Kompas.com - 06/03/2011, 21:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Isu perombakan kabinet pasca-pengambilan keputusan atas usulan hak angket pajak semakin santer terdengar. Dikabarkan, dua partai, yakni Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan dikeluarkan dari koalisi karena selalu berseberangan   dengan Partai Demokrat mengenai sikap politik dalam pengambilan keputusan hak angket pajak.

Di antara dua partai tersebut, menurut fungsionaris DPP Demokrat, Ulil Abshar- Abdalla, PKS paling besar kemungkinannya untuk didepak dari koalisi. Sementara  Golkar masih akan menunggu kepastian masuk atau tidaknya PDI-P ke dalam koalisi. ”Kalau menurut saya yang urgent itu PKS, setelah itu mencarikan pengganti Golkar,” katanya ketika menghadiri Konferensi Pers ”Persiapan Rekonsiliasi dan Rekonstruksi Bangsa dan Negara” di Kantor Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK), Jakarta, Minggu (6/3/2011).

Ulil menganggap, kehadiran PKS dalam koalisi dinilai kurang menyokong upaya-upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menindak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pemerintahan.

Hal tersebut, menurut dia, dapat mengganggu citra Presiden Yudhoyono membangun pemerintahan yang harusnya pro Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Mengenai siapa yang akan menggantikan PKS dalam koalisi, menurut Ulil, peluang tersebut dimiliki oleh Partai Gerindra. ”Gerindra kemungkinan besar akan ditampung. Karena jika tidak ada pengganti yang seimbang dengan keluarnya PKS, akan berbahaya,” tuturnya.

Sementara itu, nasib Golkar akan tergantung masuk tidaknya PDI-P ke dalam koalisi. Menurut Ulil, saat ini peluang masuk tidaknya PDI-P menggantikan Golkar dalam koalisi adalah 50-50. ”Sekarang ini masih 50-50 kalau melihat berapa persen potensi PDI-P masuk ke dalam koalisi. Tapi, kalau PDI-P dapat ditarik ke dalam koalisi, sudah pasti Golkar semua out,” ujarnya.

Namun, jika PDI-P tidak masuk ke dalam koalisi, menurut dia, reshuffle akan tetap dijalankan. ”Golkar akan tetap di dalam, kemudian PKS out, dan sangat besar kemungkinannya Gerindra akan ditarik ke dalam koalisi,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Nasional
    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    Nasional
    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    Nasional
    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Nasional
    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Nasional
    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Nasional
    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com