Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ulil: PKS Bisa "Out"

Kompas.com - 06/03/2011, 21:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Isu perombakan kabinet pasca-pengambilan keputusan atas usulan hak angket pajak semakin santer terdengar. Dikabarkan, dua partai, yakni Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan dikeluarkan dari koalisi karena selalu berseberangan   dengan Partai Demokrat mengenai sikap politik dalam pengambilan keputusan hak angket pajak.

Di antara dua partai tersebut, menurut fungsionaris DPP Demokrat, Ulil Abshar- Abdalla, PKS paling besar kemungkinannya untuk didepak dari koalisi. Sementara  Golkar masih akan menunggu kepastian masuk atau tidaknya PDI-P ke dalam koalisi. ”Kalau menurut saya yang urgent itu PKS, setelah itu mencarikan pengganti Golkar,” katanya ketika menghadiri Konferensi Pers ”Persiapan Rekonsiliasi dan Rekonstruksi Bangsa dan Negara” di Kantor Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK), Jakarta, Minggu (6/3/2011).

Ulil menganggap, kehadiran PKS dalam koalisi dinilai kurang menyokong upaya-upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menindak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pemerintahan.

Hal tersebut, menurut dia, dapat mengganggu citra Presiden Yudhoyono membangun pemerintahan yang harusnya pro Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Mengenai siapa yang akan menggantikan PKS dalam koalisi, menurut Ulil, peluang tersebut dimiliki oleh Partai Gerindra. ”Gerindra kemungkinan besar akan ditampung. Karena jika tidak ada pengganti yang seimbang dengan keluarnya PKS, akan berbahaya,” tuturnya.

Sementara itu, nasib Golkar akan tergantung masuk tidaknya PDI-P ke dalam koalisi. Menurut Ulil, saat ini peluang masuk tidaknya PDI-P menggantikan Golkar dalam koalisi adalah 50-50. ”Sekarang ini masih 50-50 kalau melihat berapa persen potensi PDI-P masuk ke dalam koalisi. Tapi, kalau PDI-P dapat ditarik ke dalam koalisi, sudah pasti Golkar semua out,” ujarnya.

Namun, jika PDI-P tidak masuk ke dalam koalisi, menurut dia, reshuffle akan tetap dijalankan. ”Golkar akan tetap di dalam, kemudian PKS out, dan sangat besar kemungkinannya Gerindra akan ditarik ke dalam koalisi,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

    Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

    Nasional
    KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik Jika Ikuti Putusan MA

    KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik Jika Ikuti Putusan MA

    Nasional
    Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

    Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

    Nasional
    KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

    KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

    Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

    Nasional
    Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

    Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

    Nasional
    Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

    Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

    Nasional
    Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana Dengan Kaesang di Pilkada Jakarta?

    Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana Dengan Kaesang di Pilkada Jakarta?

    Nasional
    [POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

    [POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

    [POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

    Nasional
    Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

    Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

    SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

    Nasional
    PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

    PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

    Nasional
    Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

    Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com