Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok, KPK Periksa Gayus

Kompas.com - 01/02/2011, 21:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Gayus Halomoan Tambunan, Rabu besok. Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, Gayus dijadwalkan menjalani pemeriksaan pukul 10.00.

"Kami sudah minta izin pengadilan tinggi, pemeriksaannya Rabu dan Jumat jam 10.00," ungkap Busyro di kantor KPK, Selasa (1/2/2011).

Menurut Busyro, data tentang kasus dugaan mafia hukum dan mafia pajak masih dalam pendalaman. Melalui jadwal pemeriksaan ini KPK akan mengembangkan data menyangkut kasus suap mafia pajak tersebut.

"Dari situ baru kami kembangkan. Kami pilah-pilah, baru kami pilih. Kami enggak bisa terlalu prematur untuk menentukan yang mana karena bentangan datanya luas sekali, soal teknis," katanya.

KPK akan menelisik sumber kepemilikan harta Gayus yang mencapai Rp28 miliar dan Rp 74 miliar. Uang tersebut diduga merupakan hasil gratifikasi dari 151 perusahaan yang pajaknya ditangani mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan III/a tersebut.   

Pengacara Gayus belum terima surat panggilan

Dihubungi Kompas.com secara terpisah, malam ini, pengacara Gayus, Saldy Hasibuan, mengaku belum menerima surat panggilan dari KPK. Menurut dia, jika Gayus dijadwalkan diperiksa besok, tim pengacara pasti akan mendapatkan informasi tersebut.

"Sampai malam ini belum ada surat masuk dari KPK. Seharusnya ada komunikasi dari KPK kepada kami, tetapi belum ada. Gayus juga kalau sudah menerima panggilan seharusnya memberitahu kami. Kalau belum, asumsi saya, belum ada panggilan," kata Saldy.

Saldy menegaskan, sejak awal Gayus menyatakan siap diperiksa KPK kapan pun. "Hanya, secara formalitas kami belum menerima surat KPK," ujarnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com