Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kronologi di Balik Penyelamatan Century Versi Boediono (1)

Kompas.com - 22/12/2009, 15:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Gubernur Bank Indonesia, yang kini menjabat Wakil Presiden, Boediono, menyiapkan satu bundel keterangan tertulis setebal 13 halaman. Keterangan itu diserahkannya secara resmi kepada Pimpinan Pansus Angket Century, Idrus Marham, sebelum memulai kesaksian lisan dengan menjawab pertanyaan para anggota Pansus, Selasa (22/12/2009) di Gedung DPR, Jakarta. Dalam keterangan tertulis tersebut, ia memaparkan kronologi situasi dan apa yang dihadapi oleh Bank Indonesia, terutama sejak mulai ia menjabat pada 22 Mei 2008. Ia menyebutnya sebagai "perkembangan menjelang meledaknya masalah Bank Century". Berikut kronologi yang dipaparkan Boediono:

Pada bulan-bulan awal 2008, penetapan sejumlah pimpinan dan pejabat Bank Indonesia dalam kasus korupsi sangat memengaruhi suasana dan semangat kerja dan akhirnya kinerja Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dengan bahasa terang, pada waktu itu terjadi demoralisasi di antara karyawan Bank Indonesia. Pada saat pergantian Gubernur pada bulan Mei 2008 tersebut, pekerjaan yang paling mendesak adalah bagaimana mengatasi masalah itu.

Saya tidak akan memaparkan secara rinci langkah-langkah yang saya ambil selama bulan-bulan itu, tetapi itu mencakup: (1) perbaikan aturan-aturan internal Bank Indonesia yang disinyalir bersifat "koruptif" sesuai dengan saran-saran dari KPK, (2) penggantian dan reposisi pejabat khususnya di bidang pengawasan bank, serta (3) komunikasi intensif dengan para karyawan untuk mengangkat semangat dan moral mereka.

Sementara melaksanakan langkah-langkah itu, krisis mahaberat melanda dunia, yang puncaknya adalah penutupan Lehman Brothers pada pertengahan September 2008. Ini menimbulkan kekacauan dan kepanikan di pasar keuangan global. Di berbagai negara, aliran dana dan kredit terhenti, transaksi dan kegiatan ekonomi sehari-hari terganggu.

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, terjadi aliran dana keluar besar-besaran. Capital outflow di Indonesia lebih parah karena hampir semua negara di kawasan ini memberlakukan blanket guarantee, sedangkan kita tidak. Kurs dollar melonjak dan pada 24 November 2008 mencapai Rp 12.700 per dollar AS. Cadangan devisa BI merosot dengan cepat karena BI harus memenuhi paling tidak sebagian dari kebutuhan dollar pasar yang terus meningkat. Dalam bulan Agustus sampai Desember 2008, cadangan devisa Bank Indonesia terkuras sangat besar untuk menahan agar kurs tidak liar dan lepas kendali. Pada puncaknya, cadangan devisa menurun sebesar 50,6 miliar dollar AS per Oktober 2008.

Akibat aliran keluar dana itu, likuiditas di dalam negeri semakin kering dan bank-bank mengalami kesulitan mengelola arus dananya. Pada bulan Oktober 2008, bank-bank BUMN besar meminta injeksi likuiditas hingga Rp 15 triliun dari pemerintah untuk menutup kekurangan likuiditas mereka. Tapi, yang paling menderita adalah bank-bank menengah dan kecil. Simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) di bank menengah kecil terus menurun sejak September 2008, lari ke luar negeri atau bank-bank besar. Sebagian nasabah bahkan menarik simpanannya dan menyimpan dalam safe deposit box karena takut banknya ditutup. Kesulitan likuiditas bank-bank menengah dan kecil ini makin parah karena salah satu sumber pendanaan yang biasanya sangat diandalkan oleh mereka, yaitu dana antarbank, berhenti mengalir. Pasar Uang Antar Bank (PUAB) macet. Bersamaan dengan itu semua, terjadi tanda-tanda penurunan kualitas aset bank yang muaranya pada penurunan modalnya yang secara susah payah telah kita bangun sejak penanganan krisis 1997-1998. Surat berharga yang banyak dipegang oleh bank-bank, termasuk SUN, merosot tajam nilainya sehingga menimbulkan kerugian dan menurunkan rasio kecukupan modal bank.

Suasana makin mencekam karena pada bulan-bulan itu berbagai rumor beredar santer, bahwa bank-bank tertentu, dan daftarnya makin hari makin bertambah, mengalami kesulitan. Kepercayaan nasabah bank goyang dan suasana akhirnya tidak hanya mencekam, tetapi eksplosif. Mungkin Anda masih ingat, ada seorang analis pasar dari perusahaan sekuritas yang ditahan Kepolisian RI hanya karena dituduh menyebarkan rumor lewat e-mail yang dapat memicu kepanikan. Dengan pemicu kecil pun krisis bisa meledak.

(Bersambung)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com