Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompak Minta Polisi Jaga Aksi Tanpa Senjata

Kompas.com - 09/12/2009, 05:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Ray Rangkuti, yang juga Direktur Lingkar Madani, mengatakan, pihaknya telah meminta agar polisi yang turut mengamankan jalannya aksi moral dan sosial antikorupsi, Rabu (9/12) di sekitar Monumen Nasional tidak membawa senjata.

"Kami memintanya ketika rapat koordinasi bersama dengan Kepolisian, kemarin. Ini sudah deal," ujar Ray kepada para wartawan di Jakarta.

Selain itu, Kompak juga meminta polisi, dalam melakukan pengamanan, haruslah berseragam, bukan berpakaian preman. "Jika ada penangkapan dari orang-orang yang tidak berseragam, kita tidak akan mengakuinya sebagai polisi," tegas Ray.

Secara terpisah, aktivis Kompak, Fadjroel Rahman, kepada Kompas.com, mengatakan, pihaknya memang berkomitmen melakukan pengamanan ekstra dalam aksi moral dan sosial ini. Terlebih, Kompak memiliki pengalaman yang tidak mengenakkan ketika melakukan aksi pada tanggal 29 November silam.

Waktu itu, ada sekitar 200 preman yang memaksa mereka bubar ketika melakukan aksi di Bundaran HI. "Ini demi keamanan teman-teman semuanya. Tadinya kami tidak pernah terpikir untuk melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian," ujarnya. Pada Selasa lalu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya mengerahkan separuh kekuatan untuk mengawal aksi ini.

Saat ini, personel Polda Metro Jaya mencapai 30.000 polisi sehingga diperkirakan sekitar 15.000 personal akan berjaga di lokasi tempat pendemo. Pengerahan ini, lanjutnya, bertujuan untuk mengamankan jalannya aksi, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat pengguna

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com