Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahasiswa Turun ke Jalan Dukung Angket Century

Kompas.com - 01/12/2009, 12:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (1/12) siang, untuk menyatakan dukungan kepada DPR terkait usul penggunaan hak angket kasus Bank Century.
   
Mereka berorasi serta membentangkan poster dan spanduk berisi dukungan kepada DPR untuk menggunakan hak angket. Poster atau spanduk juga bergambar dan bertuliskan nama pejabat negara yang disebut-sebut terkait dengan cairnya dana talangan (bailout) sebesar Rp 6,7 triliun untuk Bank Century.
   
Aparat kepolisian berjaga-jaga di sekitar pengunjuk rasa dan di pinggir jalan untuk mengatur lalu lintas yang padat di Jalan Arteri Gatot Subroto Jakarta, yang berada di depan pintu gerbang Gedung Wakil Rakyat itu.
   
Berdasarkan data dari Trafic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, sejumlah unjuk rasa terjadi di Jakarta pada hari ini, terutama di sekitar Gedung Parlemen. Bahkan, di Gedung Parlemen tercatat ada tiga aksi, selain itu di Kantor Menneg PAN, Mennakertrans, Bundaran HI, Istana Negara, Kantor KPK, dan Kantor PPATK.

Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa pagi, membahas kelanjutan usul penggunaan hak angket untuk kasus Bank Century. Rapat yang dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie itu berlangsung dalam suasana pengamanan yang diperketat.
   
Sementara itu, peningkatan pengamanan terlihat di pintu masuk komplek parlemen dengan pemeriksaan lebih ketat oleh petugas Pengamanan Dalam DPR.
   
Di samping itu, regu-regu polisi juga disiapkan di sekitar pintu masuk. Kepolisian menyiapkan kendaraan water canon di dekat pintu belakang gedung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com