Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MK: Tim Independen Harus Secepatnya Periksa Anggodo

Kompas.com - 03/11/2009, 20:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu anggota majelis hakim konstitusi, Akil Mochtar, mengatakan, tim independen verifikasi fakta hukum kasus Bibit dan Chandra bentukan Presiden harus secepatnya memeriksa Anggodo Widjojo terkait rekaman percakapannya dengan sejumlah pejabat penegak hukum.

"Harusnya tim independen secepatnya memeriksa Anggodo agar tidak terkendala masalah birokratis," kata Akil saat ditemui di ruang kerjanya di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (3/11) malam. Akil menuturkan, tim independen pencari fakta harus bergerak cepat untuk mengungkap kasus yang melibatkan Bibit dan Chandra.

Salah satu hakim konstitusi yang menangani permohonan uji materi Undang-Undang KPK itu menyatakan, pemeriksaan Anggodo juga bertujuan memudahkan tim independen untuk menyelidiki kasus Bibit-Chandra. Akil menambahkan, tim independen bisa bekerja berimprovisasi untuk menekan gelombang pasang surut perkembangan di tengah masyarakat yang banyak mengundang perhatian publik.

Menurut Akil, pemeriksaan Anggodo perlu dipercepat karena adik koruptor Anggoro Widjojo itu berstatus sebagai personal bukan merupakan lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, atau Polri. Lebih lanjut, Akil mengungkapkan bahwa Anggodo juga bisa segera diproses secara hukum berdasarkan hasil rekaman yang digelar di sidang konstitusi.

Sebelumnya, MK menggelar sidang konstitusi dengan agenda pembacaan transkrip dan mendengarkan rekaman yang diduga percakapan antara Anggodo dan sejumlah pejabat penegak hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com