Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rasa Keadilan Publik Terkoyak

Kompas.com - 31/10/2009, 04:50 WIB
 
 

JAKARTA, KOMPAS.com - Penahanan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, telah mengoyak rasa keadilan masyarakat. Dukungan kepada mereka pun terus mengalir seiring dengan keprihatinan mendalam akan masa depan penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Lebih dari 20 tokoh menyampaikan keprihatinan di kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (30/10). Tokoh yang bergabung dengan koalisi tersebut antara lain MM Billah, Asmara Nababan, Teten Masduki, Bambang Widodo Umar, Chalid Muhammad, Ade Rostina Sitompul, Rusdi Marpaung, Syamsudin Haris, Saldi Isra, Danang Widoyoko, Heru Hendratmoko, Nezar Patria, Faisal Basri, Goenawan Mohamad, Edwin Partogi, dan Suciwati.

Sehari sebelumnya, tokoh-tokoh seperti Syafii Maarif, Imam Prasodjo, Komarudin Hidayat, Azyumardi Azra, J Kristiadi, dan Syafii Anwar juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas penahanan kedua tokoh KPK tersebut.

Para aktivis meminta agar dibentuk tim independen serta menuntut petinggi kepolisian dan Kejaksaan Agung yang diduga terlibat dalam skenario penetapan tersangka Bibit dan Chandra diusut. Mereka juga menuntut agar pejabat yang namanya disebut dalam transkrip rekaman itu dinonaktifkan.

Seusai deklarasi, MM Billah mengatakan, ”Harus ada penyelesaian hukum di mana keadilan merupakan salah satu pasal Pancasila. Kemelut ini tidak dapat diselesaikan tanpa terobosan. Salah satunya pembentukan tim independen.”

Edwin dari Kontras mengatakan, konflik ini menimbulkan sinisme di masyarakat. ”Secara kasatmata masyarakat melihat tersebarnya transkrip rekaman yang semakin menunjukkan ada konspirasi,” katanya.

Danang dari Indonesian Corruption Watch mengatakan, penahanan Bibit dan Chandra tidak dapat dilepaskan dari beredarnya transkrip rekaman yang menyebut-nyebut nama petinggi kepolisian dan Kejaksaan Agung yang pada ujungnya terdapat dugaan rekayasa pembunuhan KPK.

Sejarah hitam

Ketua Bidang Hukum Partai Demokrat Amir Syamsuddin menilai penahanan Bibit dan Chandra memberikan citra buruk terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Penahanan yang dilakukan Polri menjadi citra awal yang buruk dan membayangi pemerintahan SBY lima tahun ke depan,” katanya.

Penahanan Bibit dan Chandra, tegasnya, merupakan sejarah hitam penegakan hukum dan sekaligus kemenangan bagi koruptor.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com