Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY, Buktikan kalau Bisa Selesaikan Kasus Bank Century!

Kompas.com - 20/10/2009, 18:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ada banyak catatan yang disampaikan sejumlah kalangan masyarakat terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pada hari Selasa (20/10) ini dilantik sebagai Presiden RI periode 2009-2014. Salah satunya adalah penyelesaian Kasus Bank Century (KBC).

Untuk menyelesaikan kasus itu, Presiden SBY dan pasangannya Boediono tampaknya harus sekuat tenaga membuktikan pada publik bahwa ia memang pilihan rakyat yang tepat untuk "membungkam" sebagian besar masyarakat yang tidak yakin KBC bisa ia tuntaskan.

Hasil survei Pesan Publik untuk SBY-Boediono yang dipaparkan Kepala Divisi Penelitian LP3ES Fajar Nursahid di Jakarta, Selasa (20/10), menyatakan, pendapat publik terbelah dua hampir sama besar dalam menilai kemampuan SBY-Boediono menuntaskan kasus Bank Century.

Simpangannya tidak terlau jauh, 42 persen responden tidak yakin KBC akan dapat diselesaikan pemerintahan SBY, 42 persen lainnya yakin, dan 18 persen sisanya menyatakan tidak tahu.

"Bahkan kalau dilihat persepsi politiknya dalam Pemilu Presiden 2009 lalu pun, pemilih pasangan SBY-Boediono juga terbelah pendapatnya," kata Fajar.

Responden pemlih SBY-Boed yang yakin pasangan ini bisa menuntaskan Bank Century hanya 45 persen, sedangkan 38 persen lainnya tidak yakin.

Pesimisme akan jauh lebih besar di kalangan responden pemilih Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. Untuk pemilih JK-Wiranto, yang tidak yakin kasus Bank Century tuntas sebanyak 61 persen dan pemilih Mega-Prabowo 62 persen.

Kasus Bank Century mencuat ke permukaan setelah diketahui dalam rapat kerja Menkeu dengan Komisi IX DPR RI. Dilaporkan, pada 21 November 2008 Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) menetapkan Bank Century gagal. Tanggal 23 November 2008 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengucurkan dana yang disetujui sebesar Rp 1,3 triliun. Namun, ternyata pengucuran dana berlangsung hingga 3 kali dan membengkak hingga total Rp 6,7 triliun.

Atas kejadian tersebut, DPR dan KPK meminta BPK melakukan audit apakah ada penyimpangan dalam KBC.

Survei LP3ES merupakan hasil wawancara melalui telepon pada 14 dan 15 Oktober 2009. Jumlah sampel 1.990 orang yang ditentukan secara sistematis berdasarkan buku teelpon residential yang diterbitkan PT Telkom yang mewakili masyarakat pengguna telepon di 33 ibu kota provinsi.

Komposisinya 50 persen perempuan dan 50 persen laki-laki yang mayoritasnya berusia 36-50 tahun dengan tingkat pendidikan akhir perguruan tinggi dan SMA. Margin of error lebih kurang 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. "Soal biaya (dari kami) sendiri," sebut Suhardi Suryadi, Direktur LP3ES.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Nasional
Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com