Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Plt Ketua KPK Sebaiknya Orang Dalam Aktif

Kompas.com - 05/10/2009, 06:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com-Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menyatakan, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya orang dalam yang masih bertugas di komisi itu.

"Tentu saja orang dalam yang juga memenuhi kriteria yang ditetapkan," kata Ketua Harian Presidium Majelis Nasional KAHMI Abdul Asri Harahap di Jakarta, Minggu.

Dikatakannya, dengan mengangkat Plt Ketua KPK dari orang dalam diharapkan komisi itu bisa langsung bekerja dengan cepat. "Tidak perlu waktu untuk penyesuaian diri. Kalaupun ada kandidat yang mantan pimpinan KPK, tentunya tetap harus melakukan penyesuaian diri lagi," katanya.

Padahal, lanjut Asri, KPK harus bergerak cepat mengingat menumpuknya kasus yang sedang ditangani dan besarnya harapan publik kepada komisi itu. Karena itu, KAHMI meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertimbangkan Plt Ketua KPK berasal dari orang dalam yang masih aktif.

Ditanya siapa kira-kira orang dalam yang layak menjadi Plt Ketua KPK, Asri mengatakan ada beberapa nama yang layak, termasuk Penasihat KPK Abdullah Hehamahua. "Pak Abdullah ini selain mantan anggota KPK saat ini juga aktif sebagai penasihat, tentu tidak akan ada hambatan psikologis kalau beliau yang ditunjuk sebagai Plt Ketua KPK," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menyatakan, Senin (5/10), Presiden Yudhoyono akan menerima nama-nama Plt Pimpinan KPK yang direkomendasilan Tim 5.

Tim 5 belum mengumumkan nama-nama yang akan direkomendasikan kepada presiden, namun yang sempat beredar adalah mantan Deputi Bidang Penindakan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan Deputi Bidang Pencegahan KPK, Waluyo serta ahli hukum Mas Ahmad Santosa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com