Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RSUP Djamil Tidak Punya Darah AB Satu Kantong Pun

Kompas.com - 03/10/2009, 09:32 WIB

PADANG, KOMPAS.com - Anggota Pusat Penanggulangan Krisis, Dr dr Idrus A Paturusi, yang juga Rektor Universitas Hasanuddin, mengatakan bahwa pihaknya saat ini kekurangan darah golongan AB. "Saat ini kami tidak memiliki satu kantong pun," ujar dr Idrus, Sabtu (3/10) kepada Kompas.com di RSUP M Djamil Padang, Sumatera Barat.

Padahal, menurutnya, selain untuk kebutuhan sehari-hari, seperti melahirkan dan cuci darah, darah golongan AB juga sangat dibutuhkan untuk proses operasi korban gempa.

RSUP M Djamil saat ini menampung 200 lebih pasien korban gempa. Idrus pun kemudian mengimbau agar masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di Pulau Sumatera, untuk mendonorkan darahnya di kantor-kantor Palang Merah Indonesia terdekat. "Darah sangat penting karena menentukan hidup-matinya pasien," tambahnya.

Selain darah, rumah sakit pemerintah itu juga membutuhkan alat-alat operasi yang turut rusak dihentak gempa berkekuatan 7,6 skala Richter pada Rabu lalu. Alat-alat tersebut, misalnya, mesin rontgen, steril drip, jas operasi disposal, dan lainnya. "Alat operasi tidak berfungsi maksimal karena alat sterilisasi rusak. Akhirnya, setiap alat operasi kami didihkan agar steril. Tapi ini membutuhkan waktu yang lama. Sampai Kamis malam, kami baru melakukan empat operasi," ujar Idrus.

Idrus juga mengatakan bahwa pihaknya belum dapat melakukan tindakan definitif saat operasi terhadap pasien yang menderita patah tulang, seperti memeriksa dan melakukan penyambungan. Saat ini, tindakan yang dapat dilakukan adalah membersihkan luka-luka.

Sementara itu, Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Rustam Pakaya mengatakan, kebutuhan obat dan tenaga medis untuk korban gempa Sumatera Barat relatif cukup. "Saat ini kami memiliki stok dua ton obat. Selain itu, terdapat 3.000 tenaga kesehatan. Sekitar 700 di antaranya adalah dokter spesialis bedah. Masing-masing dokter spesialis juga membawa obat-obat mereka sendiri," ujar Rustam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com