Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Pimpinan Saja Memang Tidak Cukup

Kompas.com - 24/09/2009, 13:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrahman Ruki menegaskan bahwa dengan dua orang pimpinan saja, KPK tak akan mampu bekerja efektif. Berdasarkan pengalamannya selama empat tahun kepemimpinan KPK pertama, Ruki mengaku beban kerja KPK sangat banyak. Belum lagi, soal berbagai intervensi dari banyak pihak.

"Dengan dua pimpinan saja tak akan mampu untuk saling mengingatkan dan mencegah adanya intervensi dan masalah lain," tutur Ruki dalam keterangan pers di Kantor Menko Polhukam, Kamis (24/9).

Saat ini, Ruki mengakui memang melihat kekosongan kekuatan. Ia mengumpamakan KPK seperti kereta kuda yang awalnya ditarik lima kuda lalu berkurang menjadi dua. "Saya sependapat telah terjadi kekosongan dan perlu ditambah dengan tiga pimpinan sementara. Tujuannya adalah memperkuat agar kinerjanya baik kembali. KPK adalah lembaga penegak hukum. Kompetensi dari pimpinannya sangat mutlak diperlukan. Keduanya kita harus perkuat biar mereka lebih tegar berjalan," lanjut Ruki.

Menko Polhukam Widodo AS juga mengatakan, Perppu dan Keppres merupakan langkah Presiden yang memandang perlu untuk menjamin upaya pemberantasan korupsi yang sedang gencar dilakukan.

"Kita lihat realitas pimpinan KPK yang tinggal dua orang. Tentunya keberadaan dua pimpinan KPK ini dipandang tidak cukup untuk menghadapi beban yang berat terkait pemberantasan korupsi, juga terkait legitimasi keputusan oleh hanya dua pimpinan jika dibandingkan dengan jumlah yang ditetapkan oleh UU," ujar Widodo.

Melalui Perppu dan pembentukan Tim Lima, tegas Widodo, tidak ada subyektivitas dalam penetapan pimpinan yang kosong oleh pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com