Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yuddy: Tidak Ada Munaslub

Kompas.com - 09/07/2009, 17:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Golkar, Yuddy Chrisnandi, beranggapan bahwa musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang bisa diselenggarakan untuk menggulingkan Jusuf Kalla dari kursi ketua umum tak mungkin dapat dilakukan, apalagi jika mendengar kabar bahwa munaslub dipercepat dari waktu yang seharusnya pada bulan Desember.

Menurut Yuddy, saat ini pimpinan pusat Golkar justru sedang mempersiapkan musyawarah nasional yang sedianya akan diselenggarakan pada bulan Oktober, bertepatan dengan ulang tahun Golkar. "Tidak ada dasar yang cukup logis menurut aturan dan juga kecukupan waktu untuk menyelenggarakan munaslub," ungkap Yuddy yang menjabat sebagai Juru Bicara Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto.

Namun, ada masukan baru yang berkembang dalam rapat persiapan munas yang dihadiri oleh para petinggi Golkar, antara lain Jusuf Kalla, Soemarsono, Agung Laksono, dan Fahmi Idris. "Berkembang usulan soal perkembangan munas bahwa munas ditetapkan oleh rapimnas. Dalam rapimnas baru ditemukan jadwal munas berlangsung. Jadi tidak ada munaslub," ucap Yuddy di Posko Mangunsarkoro, Kamis (9/7).

Yuddy menegaskan kepada seluruh kader Golkar di Indonesia bahwa momen yang akan mereka siapkan ke depan bukanlah munaslub, melainkan munas. Alasannya, ungkap Yuddy, antara lain munaslub baru bisa dilakukan jika ketua umum dinilai telah melanggar AD/ART atau atas permintaan lebih dari 50 persen DPD.

Oleh karena itu, menurut Yuddy, pelaksanaan munaslub itu tidak memiliki dasar, baik dari segi alasan, maupun waktu persiapannya. "Saya berkeyakinan, seluruh pimpinan Golkar adalah orang-orang yang taat asas dan loyal kepada organisasi daripada pada ambisi-ambisi pribadi. Munas akan dilaksanakan sesuai jadwal," tandas Yuddy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com