Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDM: Putaran Kedua Tanpa SBY-Boediono

Kompas.com - 04/07/2009, 16:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dari dua kali survei yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM) diperoleh hasil elektabilitas pasangan capres-cawapres, SBY-Boediono, semakin menurun. Jika hal tersebut terus berlanjut, dikhawatirkan pasangan capres-cawapres bernomor urut 2 itu tidak akan mengikuti putaran kedua pilpres mendatang.

Demikian dikatakan juru bicara IDM Maulana Bungaran pada konferensi pers Elektabilitas Capres/Cawapres 2009, Sabtu (4/7) di Hotel Lumire, Jakarta.

Pada survei pertama yang dilakukan tanggal 1-16 Juni dengan total 2.047 responden, pasangan SBY-Boediono mendapat perolehan 30,43 persen. Adapun pada survei kedua yang dilakukan pada 17 Juni-2 Juli dengan jumlah 3.700 responden, elektabilitas SBY-Boediono menurun menjadi 27,15 persen.

Penurunan tersebut, kata Maulana, disebabkan oleh banyaknya "kecelakaan politik" yang terjadi belakangan ini. Kecelakaan tersebut antara lain adalah "pukulan telak" JK tentang iklan pilpres satu putaran yang dianggap tidak demokratis. Kemudian kasus selebaran tentang istri Boediono yang diduga dilakukan oleh pendukung SBY, dan terakhir adalah pernyataan Andi Mallarangeng yang dituding berbau SARA.

Melihat hal tersebut, Maulana menilai pasangan SBY-Boediono harus bekerja keras meningkatkan elektabilitasnya, mengingat semakin menipisnya perbedaan dengan pasangan JK-Wiranto. "Jika trennya seperti ini terus, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa pilpres satu putaran untuk pasangan SBY-Boediono akan terjadi, dalam artian pasangan SBY-Boediono tidak lulus ke putaran kedua," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com