Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konflik Ambon, (SBY) Anda Pulang Saja

Kompas.com - 23/06/2009, 12:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah "menelanjangi" peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam perdamaian Aceh beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla yang juga calon presiden dalam pilpres mendatang kembali "menelanjangi" Presiden SBY dalam mewujudkan perdamaian di Ambon dan Poso.

Wapres Kalla membeberkan hal itu saat menjawab pertanyaan peserta dalam Forum Dialog Perdamaian di Pusat Perfilman Usmar Ismail di Jakarta, Selasa (23/6) pagi. Dalam acara itu hadir sejumlah tokoh yang terlibat dalam proses perdamaian di Ambon, Poso, dan Aceh. Mereka di antaranya Koordinator Front Muslim Ustaz Farid S Lemba, Thamrin Ely, Pendeta Damanik, dan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Syaid Mustafa dan lainnya.

"Mohon maaf kalau saya ceritakan lagi waktu konflik Ambon dimulai. Waktu itu saya Menko Kesra. Saya ikut dalam rombongan Menko Polkam (waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono) ke Ambon. Tujuan saya menyelesaikan masalah pengungsi yang jumlahnya sekitar 2 juta orang. Namun, saya pikir, pengungsi tidak akan selesai tanpa diselesaikan konfliknya dulu. Karena itu, saya harus selesaikan konfliknya," papar Wapres Kalla.

Oleh sebab itu, tambahnya, setelah ia bersama Menko Polkam Yudhoyono tiba di Kota Ambon dan melakukan pertemuan dengan para tokoh, ia memilih tetap tinggal di Ambon, sementara rombongan Menko Polkam pulang ke Jakarta.

"Anda pulang saja, biar saya tinggal dan menyelesaikan konflik ini. Saya kemudian keliling Kota Ambon. Berbagai parang orang Ambon saya lihat di jalan-jalan," lanjutnya.

Minta izin Mega

Menurut Kalla, untuk menjaga keamanannya selama proses perdamaian di Ambon, satu peleton TNI disiapkan untuk mengawalnya. "Akan tetapi, saya minta tinggal di rumah Gubernur. Dan, malam itu saya mulai melakukan perundingan dengan para panglima perang Islam dan Kristen," jelas Kalla.

Melalui jalan yang berliku, tutur dia, akhirnya selama kurang lebih dua minggu ia dapat menyelesaikan perdamaian di Ambon dan membawa kelompok Islam dan Kristen duduk berunding untuk mengakhiri konflik.

Sebelumnya, Kalla mengaku ia terlebih dahulu meminta izin menyelesaikan langsung konflik Ambon dan Poso dengan caranya sendiri kepada Presiden Megawati Soekarnoputri. Presiden Megawati, menurut Kalla, memberikan izin lisan. Namun, tidak mengeluarkan surat perintah.

"Jadilah, saya jalankan proses perdamaian dengan hanya berbekal perintah lisan. Waktu itu, cara saya dengan melakukan pendekatan langsung ke para panglima perang kedua kelompok yang bertikai," demikian Wapres Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com