Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tentukan Koalisi pada 25-26 April

Kompas.com - 14/04/2009, 21:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski elite politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah beberapa kali berkomentar mengenai koalisi, sampai sekarang belum diputuskan keputusan politik PKS pascapemilu legislatif. Keputusan tersebut akan ditentukan pada Musyawarah Majelis Syuro PKS pada 25-26 April di Jakarta.

"Sampai sekarang belum ada sikap resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai soal koalisi itu. Semua pandangan itu hanyalah wacana yang berkembang di antara pengurus dan kader partai, baik di pusat ataupun daerah," kata Kepala Badan Humas DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri di Jakarta, Selasa.

Ahmad Mabruri mengakui, banyak pandangan yang muncul di kalangan pengurus partai terkait koalisi ke depan. Ia mencontohkan berbagai wacana yang muncul dari kader dan pengurus PKS antara lain dari Yogyakarta dan Jawa Timur yang mendukung duet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Hidayat Nurwahid (HNW), atau PKS Sulsel yang menginginkan duet SBY-Anis Matta (Sekjen PKS).

Kader dan pengurus PKS Jawa Barat, katanya, juga mengusulkan agar Hidayat Nurwahid segera "diorbitkan" untuk memimpin bangsa ke depan, apakah sebagai capres atau pun cawapres. Selain itu, katanya, ada pula yang mengusulkan agar PKS ke depan mengambil peran oposisi, tetapi di luar blok Megawati Soekarnoputri.

Bahkan, lanjut Mabruri, ada Ketua DPP PKS yang mengusulkan agar PKS membuat opsi baru dengan membentuk blok sendiri yang dimotori Golkar dan PKS. Ada juga yang berpendapat bahwa PKS tidak mungkin satu koalisi dengan Golkar.

"Itu semua belum sikap resmi partai. Itu wacana yang berkembang dan bukan sebuah perpecahan. Pendapat itu muncul karena melihat perkembangan dinamika politik yang cepat," tegasnya lagi. Yang akan menentukan sikap PKS soal koalisi itu bukan Presiden PKS Tifatul Sembiring atau Sekjen Anis Matta, tetapi diputuskan oleh 99 orang anggota Majelis Syuro PKS yang berasal dari 33 provinsi di Indonesia.

Mengenai gencarnya pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan PKS dengan pimpinan partai lain, Mabruri juga mengakui hal itu. Ketua Majelis Syuro KH Hilmi Aminuddin dilaporkan telah bertemu mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung. Sore ini, juga kabarnya ia akan bertemu dengan Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Menurut dia, seperti halnya partai-partai lain, PKS pun terus membuka komuniksi dengan partai lain untuk menjajaki koalisi ke depan. "Hasil perolehan sementara suara pemilu 9 April itu kan membuat suasana di mana semua pimpinan parpol harus menjalin komunikasi untuk berkoalisi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com