Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla akan Lawan "Quick Count"

Kompas.com - 09/04/2009, 21:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com  - Ketua Umum DPP Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla akan melawan hasil perhitungan quick count lembaga-lembaga survey yang ditayangkan televisi. Pasalnya, perhitungan-perhitungan itu bersifat sementara dan masih bisa berubah dan berkembang. 

Demikian disampaikan Kalla menjawab pers, dalam keterangan pers sebelum menggelar rapat DPP Partai Golkar di Posko II Partai Golkar di jalan Ki Mangunsarkoro, yang teletak di sebelah rumah dinas Wapres Kalla, Kamis (9/4) malam. 

Dalam keterangan pers tersebut, Kalla didampingi oleh Sekjen DPP Partai Golkar Soemarsono, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Iskandar Manji dan Ketua DPP PartaiGolkar Bidang Organisasi Kader dan Kepemudaaan Syamsul Muarif. 

"Partai Golkar belum bisa mengambil kesimpulan. Sebab, angka-angka itu masih bersifat sementara dan masih berubah-ubah serta berkembang mengingat perhitungan yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih lama," tandas Kalla. 

Menurut dia, partainya akan mencermati hasil quick count tersebut, namun KPU masih punya waktu untuk mengkalkulasi secermat-cermatnya. "Kita instruksikan eluruh DPD dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golkar agar mengawasi perhitungan-perhitungan mulai dari TPS hingga kecamatan, kabupaten dan provinsi. Golkar memiliki jaringan di kecamatan," lanjut Kalla. 

Tentang sejumlah lembaga riset penyelenggara quick count yang disebut-sebut mendapat bayaran dari media komunikasi sebuah partai politik peserta pemilu untuk menciptakan "kondisi kemenangan" sebuah parpol dalam perhitungan di KPU, Kalla menyatakan partainya akan menyikapi hal itu jika ada bukti-bukti. 

"Sekarang belum bisa karena masih anggapan," tambahnya. 

"Namun, kita akan mencounter (melawan) perhitungan itu mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan KPU, karena perhitungan itulah yang sah. Bisa saja terjadi itu (kondisi kemenangan) secara psikologisnya. Akan tetapi yang sah adalah dari KPU. Kita akan mencocokan perhitungan quick count itu berdasarkan perhitungan yang dibuat Golkar sendiri," demikian Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com