Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Nomor Urut, Posisi Caleg Golkar Setara

Kompas.com - 15/08/2008, 21:01 WIB

JAKARTA, JUMAT - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar telah menetapkan tidak akan memakai nomor urut dalam menentukan daftar calon legislatif (caleg) yang akan duduk di DPR pada Pemilu 2009. Ketentuan itu tidak hanya berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tapi juga caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Menurut Syamsul Muarif, ketua koordinator bidang OKK (Organisasi Keanggotaan Kader) DPP Partai Golkar, keputusan untuk tidak memakai nomor urut dalam daftar caleg bertujuan untuk memberikan posisi dan peluang yang sama bagi setiap caleg.

"Tanpa adanya nomor urut, akan membuat caleg yang terpilih merupakan caleg yang benar-benar pilihan masyarakat," kata Syamsul di Jakarta, Jumat (15/8). Syamsul mengatakan, dengan tidak adanya nomor urut daftar caleg membuat persaingan antarcaleg akan sesuai dengan kemampuan dan kualitas caleg.

"Karena DPP Partai Golkar menilai semua kader yang terpilih menjadi caleg mempunyai kualitas dan kemampuan yang sama, sehingga tidak perlu memakai nomor urut. Dilihat dari faktor pendidikan, semua caleg yang diusung Golkar pada pemilu 2009 adalah kader dengan pendidikan terakhir sarjana," beber Syamsul.

Masih menurut Syamsul, belum tentu caleg yang berada di nomor urut pertama itu disukai oleh masyarakat.

"Jadi pendapat tentang caleg yang berada di urutan pertama tidak perlu kerja keras, sedangkan yang berada di urutan nomor empat ke bawah harus bekerja keras dalam mendapatkan suara, tidak akan terjadi lagi di Golkar. Karena caleg Golkar yang akan duduk di parlemen, adalah caleg yang mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat," ungkap Syamsul. (C11-08)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com