Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Kompas.com - 25/06/2024, 21:15 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa anggaran Pusat Hidro-oseanografi TNI AL (Pushidrosal) perlu ditambah untuk memaksimalkan pemetaan laut.

Saat ini, kata Luhut, baru 19 persen potensi laut Indonesia yang sudah terpetakan melalui teknologi terbaru.

“Ini mau bagaimana kalau kita tidak kerjakan? Enggak ada ongkosnya, makanya dana di Pushidrosal harus di-dobelkan," kata Luhut saat menjadi pembicara pada rapat koordinasi nasional Hidrografi TA 2024 di Balai Samudera, Jakarta Utara, Selasa (25/6/2024).

"Karena kalau dengan cara sekarang, baru 19 persen yang dipetakan, diselidiki, ya kita 120 tahun lagi baru selesai. Nah itu kan enggak mungkin, kita harus cepat sebagai negara yang terus berkembang,” imbuh dia.

Baca juga: TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

Luhut mengatakan, Pushidrosal memiliki peran penting membawa Indonesia menjadi main income country pada 2030.

Ia mengatakan bahwa industri maritim memiliki kontribusi tinggi terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu, pemetaan laut harus dimaksimalkan.

“Ini kalau kita lihat, industri pengelolaan maritim itu sangat rendah, dibandingin yang lain. Kita roomnya masih besar, nyangkut pada energi baru dan terbarukan, kita enggak tahu berapa besar gas di bawah,” kata Luhut.

“Perkembangan teknologi, mempercepat pembentangan dasar laut, ini juga saya kira sangat penting untuk kita lakukan,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Muhammad Ali tidak menampik bahwa anggaran riset Pushidrosal kecil.

Baca juga: Panglima TNI Temui Kepala Staf Pertahanan Italia, Bahas Rencana Kapal ITS Amerigo Vespucci Merapat ke RI

KSAL Ali mengatakan bahwa anggaran Pushidrosal masih di bawah TNI AL untuk kepentingan militer.

“Untuk kepentingan sipilnya belum ada dukungan dari Bappenas. Nah untuk itu kami sudah mulai berkoordinasi dengan pihak Bappenas,” kata Ali.

“Diharapkan nanti ada anggaran tambahan untuk Pushidrosal dalam rangka mendukung riset-riset dan survei yang terkait dengan keselamatan navigasi, semuanya ini untuk kepentingan sipil. Itu harapan kita,” ujar KSAL.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Nasional
Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Nasional
KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com