Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Kompas.com - 25/06/2024, 10:59 WIB
Nethania Simanjuntak,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) sekaligus Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Wachid menerima sejumlah keluhan dari jemaah haji Indonesia terkait kenyamanan selama ibadah di Mina, Arab Saudi.

Salah satu yang dikeluhkan oleh jemaah haji, kata Wachid, terkait tenda dan kasur yang sempit sehingga jemaah merasa tidak nyaman ketika beristirahat.

“Kurang nyaman tidurnya. Dua kasur tiga orang, ukuran kasur 50 centimeter (cm). Agak kurang nyaman lah Pak,” ujar Siti Mutoifah, jemaah haji asal Kebumen saat bertemu Abdul Wachid di hotel transit jemaah Indonesia kloter 10 SOC Adisoemarmo di Taiba Suites, Madinah, Arab Saudi, Senin (24/6/2024).

Keluhan ini pun disambut dengan celetukan dari jemaah lainnya yang menyamakan kondisi tidur seperti ‘pindang’.

Baca juga: Hotel Transit Jemaah Haji Memadai, Timwas Haji DPR RI: Mohon Dimanfaatkan untuk Beristirahat

Menanggapi keluhan tersebut, Wachid mengakui bahwa kondisi tenda memang kurang nyaman. Masukan dari jemaah akan menjadi bahan evaluasi bagi Timwas Haji DPR.

Bahkan, kata dia, keluhan ini akan disampaikan kepada Kementerian Agama (Kemenag) dan mempertimbangkan pembentukan panitia khusus (pansus) haji.

“Saya mendapatkan masukan dari bapak dan ibu, terutama tenda yang ada di Mina dan Arafah yang terlalu sempit dan beliau sampaikan tidur sampai kayak pindang jejer-jejer. Ini satu masukan untuk perbaikan ke depan,” ujar Wachid dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/6/2024).

Tak hanya permasalahan kasur yang sempit, Wachid juga menambahkan bahwa evaluasi Timwas DPR akan mencakup berbagai aspek, termasuk antrean toilet, ketersediaan air, dan makanan.

Baca juga: Beda Pandangan Timwas Haji DPR dan Kemenag soal Kuota Tambahan Haji Plus 2024

"Semua temuan ini akan disampaikan dalam evaluasi panja haji dan kepada pansus yang akan dibentuk," ucapnya.

Melalui pansus haji, lanjut dia, Timwas Haji DPR berkomitmen untuk meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi jemaah haji di masa mendatang.

“Kalau nanti dijadikan pansus, tindakan ini bisa dijadikan sebagai langkah untuk memberikan masukan dan perbaikan pelaksanaan haji untuk tahun 2025 sampai selanjutnya,“ ujar Wachid.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

Nasional
Imigrasi Sebut Pelayanan Visa hingga Paspor Online Sudah Pulih 100 Persen

Imigrasi Sebut Pelayanan Visa hingga Paspor Online Sudah Pulih 100 Persen

Nasional
Jemaah Haji Belum ke Masjidil Haram, Difasilitasi PPIH Doa di Depan Kabah

Jemaah Haji Belum ke Masjidil Haram, Difasilitasi PPIH Doa di Depan Kabah

Nasional
Bantah Nasdem soal Bakal Cawagub Anies, PKS: Wagubnya Harus Sohibul Iman

Bantah Nasdem soal Bakal Cawagub Anies, PKS: Wagubnya Harus Sohibul Iman

Nasional
Tak Ada Uang Pengganti, Jaksa KPK Banding Vonis Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Tak Ada Uang Pengganti, Jaksa KPK Banding Vonis Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Nasional
Rincian Aliran Uang yang Diterima dan Dipakai SYL untuk Pribadi, Keluarga hingga Partai Nasdem

Rincian Aliran Uang yang Diterima dan Dipakai SYL untuk Pribadi, Keluarga hingga Partai Nasdem

Nasional
Pengacara SYL Singgung 'Green House' Petinggi Parpol di Kepulauan Seribu dari Uang Kementan

Pengacara SYL Singgung "Green House" Petinggi Parpol di Kepulauan Seribu dari Uang Kementan

Nasional
Bareskrim: 800 Korban Penipuan WN China Dijanjikan Kerja, Modus 'Like' and 'Subscribe' Konten

Bareskrim: 800 Korban Penipuan WN China Dijanjikan Kerja, Modus "Like" and "Subscribe" Konten

Nasional
Hal Memberatkan Tuntutan SYL, Korupsi karena Tamak

Hal Memberatkan Tuntutan SYL, Korupsi karena Tamak

Nasional
Pakar: Kesadaran Keamanan Data Digital di Indonesia Rendah, Banyak Password Mudah Ditebak

Pakar: Kesadaran Keamanan Data Digital di Indonesia Rendah, Banyak Password Mudah Ditebak

Nasional
Sidang Tuntutan SYL, Nayunda Nabila Kembalikan Uang ke KPK Total Rp 70 Juta

Sidang Tuntutan SYL, Nayunda Nabila Kembalikan Uang ke KPK Total Rp 70 Juta

Nasional
Projo Tuding Pihak yang Sudutkan Budi Arie dari Kubu Kalah Pilpres

Projo Tuding Pihak yang Sudutkan Budi Arie dari Kubu Kalah Pilpres

Nasional
Staf Hasto Lapor Ke LPSK, KPK: Sampaikan Fakta yang Sebenarnya

Staf Hasto Lapor Ke LPSK, KPK: Sampaikan Fakta yang Sebenarnya

Nasional
Imigrasi Perpanjang Pencegahan Firli Bahuri ke Luar Negeri Sampai 25 Desember 2024

Imigrasi Perpanjang Pencegahan Firli Bahuri ke Luar Negeri Sampai 25 Desember 2024

Nasional
KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com