Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Mengaku Tak Tahu Isi Pembicaraan Jokowi dan Para Ketum Parpol

Kompas.com - 11/06/2024, 19:12 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengaku tak tahu isi pembicaraan antara Presiden Joko Widodo dan para ketua umum partai politik (parpol) yang menjadi bagian dari pemerintah.

Jokowi mengaku sudah bertemu dengan para pimpinan parpol tetapi tak membahas soal kocok ulang kabinet Indonesia Maju.

Ra eruh aku (enggak tahu aku),” ujar Moeldoko sembari tertawa ditemui awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Baca juga: Jokowi Ungkap Alasan Upacara 17 Agustus Digelar di IKN dan Jakarta

Ia pun enggan menyampaikan apa pun ketika didesak awak media untuk mengatakan sedikit pembahasan yang dilakukan Jokowi dengan para ketua umum parpol.

Uwes (sudah),” katanya singkat lalu meninggalkan awak media.

Jokowi mengaku bertemu dengan sejumlah ketua umum parpol pendukung pemerintahannya beberapa waktu terakhir.

Namun, ia mengeklaim tak membahas soal reshuffle kabinet.

"Ketemu (ketua umum partai politik), tapi tidak berbicara itu (reshuffle kabinet)" kata Jokowi singkat di RPTRA Taman Sawo, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Berdasarkan catatan Kompas.com, Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Baca juga: Jokowi Akui Bertemu Ketum Parpol, tapi Tak Bahas Reshuffle Kabinet

Jokowi juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan pada 10 Mei 2024.

Kabinet Indonesia Maju diisi oleh sejumlah parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, misalnya, PDI-P, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.

Dari parpol tersebut hanya PDI-P yang saat ini terus melayangkan kritik pada Jokowi.


Hubungan keduanya memburuk imbas Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

PDI-P merasa Jokowi berpihak pada presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Padahal sebagai kader PDI-P, Jokowi dinilai mestinya memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com