Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pahala: Capim KPK Modal Jujur Doang Mah Repot

Kompas.com - 11/06/2024, 12:05 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut pimpinan lembaga antirasuah tidak cukup jika hanya jujur dan berintegritas.

Pernyataan itu Pahala sampaikan mewakili pegawai KPK sebagai pesan yang perlu diperhatikan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK.

Pahala menekankan, KPK merupakan lembaga yang didirikan karena Kejaksaan Agung dan Polri dinilai tidak bisa menangani kasus korupsi dengan benar.

“Kalau (capim) cuma modal jujur doang mah repot,” kata Pahala saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Baca juga: Syarat Daftar Capim KPK: Usia Minimal 50 Tahun hingga Bukan Pengurus Parpol

Pahala mengingatkan Pansel agar memilih capim yang secara integritas tidak tercela. Selain itu, mereka juga harus memilih sosok yang memiliki kompetensi.

Pimpinan KPK juga harus menguasai manajerial dan leadership (kepemimpinan). Karena itu, menurutnya, orang yang hanya memiliki sifat jujur dinilai tidak cukup memimpin lembaga antirasuah.

“Jangan dipikir ini lembaga cuma modal orang jujur. Orang jujur banyak. Pegawai jujur banyak banget,” ujar Pahala.

Mantan auditor Bank Dunia itu mengingatkan Pansel menggelar seleksi secara adil dan tidak menggubris intervensi agar meloloskan capim-capim titipan dari pihak tertentu.

Baca juga: Pansel Capim KPK Akan Undang Pemred hingga Aktivis untuk Serap Aspirasi

Selain itu, ia juga meminta seleksi Pansel tidak terlalu panjang seperti melalui asesmen konsultan hingga computer assisted test (CAT) seperti penjaringan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Yang kita cari ini pimpinan loh, kita bukan nyari officer,” tutur Pahala.

Pahala mencontohkan, penjaringan CEO perusahaan tidak melalui tes yang berbelit-belit dan panjang.

Ia meminta Pansel menerapkan praktek manajemen modern dalam merekrut Capim KPK.

“Soal transparansi dan akuntabilitas saya setuju 1.000 persen tetapi bukan berarti semua harus assesmen seperti pegawai baru,” kata Pahala.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Calon Penumpang Pesawat Diminta Datang 3 Jam Lebih Awal ke Bandara Imbas Sistem Imigrasi Alami Gangguan

Calon Penumpang Pesawat Diminta Datang 3 Jam Lebih Awal ke Bandara Imbas Sistem Imigrasi Alami Gangguan

Nasional
KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

Nasional
Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Nasional
Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Nasional
Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Nasional
Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Nasional
Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com