Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

DPR Libatkan Sejumlah Komisi untuk Perkuat Pengawasan Ibadah Haji 2024

Kompas.com - 11/06/2024, 09:59 WIB
Ikhsan Fatkhurrohman Dahlan,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Sebagai bagian dari strategi memperkuat pengawasan pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Abdul Wachid mengungkapkan bahwa DPR RI melibatkan sejumlah komisi dalam pengawasan ibadah haji 2024.

"Jadi, tahun ini kami membawa beberapa teman Anggota DPR RI dari Komisi VIII dan juga komisi-komisi lain yang terkait,” ujar Abdul Wachid melalui siaran persnya, Selasa (11/6/2024).

Pernyataan tersebut disampaikannya sebelum keberangkatan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI ke Arab Saudi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (10/6/2024).

Abdul pun turut menjelaskan peran komisi-komisi yang terlibat dalam pengawasan ibadah haji tahun ini.

Baca juga: DPR Minta KPPU Awasi Layanan Starlink di Indonesia

“Komisi V yang membidangi transportasi, Komisi VI menangani masalah perdagangan dan pengadaan barang, serta Komisi IX menyangkut masalah kesehatan," ujar Abdul.

Secara lebih rinci, ia menjelaskan, pengawasan ibadah haji oleh Kementerian Agama (Kemenag) merupakan tugas utama dari Komisi VIII DPR RI.

Sedangkan, kata dia, Komisi V yang bertugas di bidang transportasi akan bertanggung jawab dalam mengawasi pemberangkatan jemaah dengan maskapai Garuda Indonesia dan layanan transportasi lain selama di Arab Saudi.

"Komisi VI menangani pengadaan barang, termasuk makanan. Kami berharap pengawasan yang ketat akan memastikan 100 persen produk Indonesia digunakan," katanya.

Baca juga: BKSAP DPR: Transformasi Digital Harus Menyasar Masyarakat Marjinal

Di samping itu, pengawasan kesehatan para jemaah haji Indonesia, khususnya jemaah lansia, menjadi salah satu perhatian utama.

Oleh karena itu, Abdul berharap Komisi IX yang mengemban amanah di bidang itu dapat fokus dalam pengawasan kesehatan, pengadaan obat, maupun pelayanan kesehatan untuk jemaah.

"Kami butuh pengawasan yang benar-benar fokus, terutama untuk kesehatan karena haji adalah ibadah fisik. Kami berharap Komisi IX memberikan perhatian khusus dalam hal ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Abdul juga menyebutkan bahwa DPR RI berencana untuk mengadakan rapat evaluasi yang membahas hasil pengawasan dan persiapan pelaksanaan haji 2024, setelah kepulangan mereka ke Indonesia.

"Kami akan rapat bersama terkait dengan panitia kerja (panja) evaluasi haji dan juga panja berikutnya untuk pelaksanaan haji 2024. Kami berharap masing-masing Timwas, memberikan laporan resmi kepada kami," ungkap Abdul.

Baca juga: Timwas Haji DPR Desak Pemerintah Optimalkan Bahan Baku Makanan dari Indonesia 

Melalui pengawasan yang ketat dari berbagai komisi di DPR RI ini, pelaksanaan ibadah haji tahun ini diharapkan dapat berjalan lancar dan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com