Balas Mendagri, Anggota Komisi II DPR Tegaskan Tak Ingin Pemerintah Tunjuk Kepala Daerah Tanpa Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus mengaku tidak ingin pemerintah menunjuk sendiri kepala daerah.

Guspardi mengaku tidak setuju dengan usul Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian yang mengindikasikan tidak perlu ada pilkada supaya lebih hemat biaya.

Hal tersebut Guspardi sampaikan dalam rapat antara Komisi II DPR dan Mendagri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

"Saya berkehendak bahwa dengan adanya proses penunjukan itu, yang Bapak katakan tanpa biaya, tidak punya beban, dan sebagainya, saya tidak menginginkan ini adalah alat legitimasi bahwa kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi itu akan ditunjuk. Itu tegas saya ungkapkan," ujar Guspardi.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Anggap Pilkada Langsung Bisa Hambat Pembangunan

Menurut dia, lebih tepat jika pemerintah melakukan pembenahan terhadap demokratisasi di kontestasi pilkada.

Sebab, belakangan ini, pilkada kerap disebut menimbulkan polarisasi hingga memerlukan biaya yang mahal.

"Ini jadi catatan penting bagi kita, kelemahan-kelemahan itu kita sisipi kepada hal-hal yang positif. Apa piranti-piranti daripada kelemahan-kelemahan itu. Bukan serta merta karena positif lebih banyak ditunjuk, lalu lebih baik kita tunjuk kepala daerah untuk periode berikutnya," kata dia. 

"Ini kalau ini yang kita lakukan, saya khawatir kita tidak bicara tentang itu saja. Demokratisasi adalah suatu keniscayaan," ucap Guspardi.

Sementara itu, Guspardi mengakui bahwa pilkada memang menimbulkan polarisasi, kegaduhan, dan membutuhkan biaya yang mahal.

Baca juga: Disebut Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Jokowi: Tanyakan Kaesang Pangarep...

Namun, menekankan kepada Tito, seharusnya ada perbaikan terhadap pilkada yang selanjutnya akan dilakukan.

"Tolong ada referensi yang akurat dalam rangka ke arah perbaikan terhadap pelaksanaan pilkada. Goal-nya ke situ. Bukan ke arah bahwa karena dilakukan studi perbandingan bahwa lebih bagus ditunjuk langsung dibandingkan pemilihan lalu goal-nya yang saya sebutkan. Mudah-mudahan bukan itu yang dimaksud pemerintah atau Mendagri," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menganggap pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung bisa menghambat pembangunan.

Menurut dia, pilkada langsung kerap membuat hubungan antara gubernur dan bupati atau wali kota tak akur karena urusan politik.

“Kita melihat bahwa ini momentum untuk menyelesaikan pembangunan tanpa hambatan politik, karena kalau kita alami selama ini sering terjadi hubungan kurang harmonis antara gubernur dengan bupati/wali kota,” ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).