Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Afif
Hakim PTUN Palembang

Lulusan Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Kompas.com - 11/06/2024, 09:17 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ISU amandemen kelima terhadap UUD 1945 kembali menjadi perbincangan hangat. Banyak pihak yang bertanya-tanya, apakah konstitusi kita perlu diubah lagi atau sebaiknya kembali ke versi aslinya sebelum amandemen.

Setidaknya, terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi, seperti pemilihan presiden, sistem parlemen, dan lain sebagainya.

Namun, dalam tulisan ini, penulis hanya akan fokus pada sistem parlemen.

Setelah amandemen, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kekuatan besar dalam proses legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah.

Kekuatan yang signifikan ini memberikan ruang bagi keterwakilan rakyat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.

Namun, dengan kekuatan besar juga muncul potensi instabilitas politik karena sering terjadi konflik antarpartai.

Sebelum amandemen, presiden memiliki kekuasaan lebih besar, yang memungkinkan terciptanya stabilitas politik lebih baik.

Dengan demikian, jika kita kembali ke versi lama, ada kemungkinan politik menjadi lebih stabil, sebab hal ini akan meminimalkan terjadinya konflik internal maupun antarpartai.

Dari segi efisiensi pemerintahan, sistem sekarang membuat setiap kebijakan dan keputusan pemerintah harus melalui proses persetujuan DPR. Proses ini sering kali memakan waktu tidak sedikit, sehingga memperlambat pengambilan keputusan.

Sebaliknya, dalam UUD 1945 versi lama, presiden dapat mengambil keputusan lebih cepat tanpa banyak hambatan.

Dari segi keterwakilan rakyat, hal ini juga menjadi poin penting dalam diskusi ini. Sistem sekarang memberikan peran besar bagi DPR, yang berarti suara rakyat lebih terwakili dalam pengambilan keputusan negara.

Pada dasarnya, peran besar DPR diharapkan dapat memperkuat demokrasi dengan lebih banyak melibatkan aspirasi masyarakat.

Namun, realitas yang terjadi seringkali jauh dari harapan tersebut. Peran besar ini justru membuka peluang bagi praktik-praktik tidak sehat seperti korupsi dan politik uang, yang merusak esensi dari keterwakilan itu sendiri.

Lebih jauh, keterwakilan rakyat seringkali terdistorsi menjadi keterwakilan politik, di mana posisi penting dalam legislatif lebih banyak diisi oleh orang-orang yang menguntungkan partai politik daripada masyarakat luas.

Situasi ini diperburuk dengan munculnya fenomena politik kekeluargaan, di mana satu keluarga dapat mendominasi pencalonan legislatif dalam satu partai.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Nasional
Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Nasional
8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

Nasional
Balasan Menohok KPK Usai Disebut Luhut OTT Kampungan

Balasan Menohok KPK Usai Disebut Luhut OTT Kampungan

Nasional
Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Nasional
Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Nasional
Lapas di Indonesia 'Overcrowded', Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang

Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang

Nasional
KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

Nasional
Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Sebut Lapas "Overcrowded" karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Nasional
Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Kasus "Vina Cirebon" Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

Nasional
Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com