Mendagri Tito Ingin Bandingkan Hasil Kerja Penjabat dan Kepala Daerah Hasil Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ingin membandingkan hasil kerja penjabat kepala daerah dengan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (pilkada).

Ia menganggap, harus ada kajian dengan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan data yang obyektif.

“Kita ingin membuat studi nantinya, semacam penelitian. Ini juga waktu untuk membandingkan, bagus mana antara kepala daerah yang penugasan ini dengan kepala daerah yang hasil pilkada,” ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Baca juga: Siap Pindah ke IKN, Mendagri Tito: Saya Pengalaman di Tempat Sulit, Enggak Ada Mal dan Restoran Layak

“Kita ingin tahu juga. Selama ini mungkin kita hanya berdasarkan pengetahuan empirik, pengetahuan yang belum didasarkan dengan metodologi,” sambung dia.

Maka dari itu, Tito menyampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal segera melakukan penelitian tersebut.

Ia mengeklaim, hasil temuan itu bakal disampaikan pada masyarakat, DPR, dan partai politik (parpol).

“Setelah itu kita enggak merekomendasi apapun, tapi kita akan memberikan masukan kepada hasilnya kepada publik, kepada DPR, partai politik untuk melihat kajian itu apapun hasilnya,” sebut dia.

Bagi Tito, publik juga harus mempertimbangkan mana yang lebih baik apakah kinerja penjabat atau kepala daerah hasil pilkada.

“Kalau yang hasil pilkada yang lebih bagus itu akan memperkuat sistem pemilihan rekrutmen melalui Pilkada. Kalau ternyata yang ini yang lebih bagus kelompok yang hasil rekrutmen penugasan itu juga perlu menjadi pertimbangan,” imbuh dia.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Anggap Pilkada Langsung Bisa Hambat Pembangunan

Sebelumnya, Tito juga menyatakan bahwa sistem pilkada kerap menimbulkan kepala daerah yang tidak bekerja dengan optimal untuk pembangunan.

Alasannya, banyak gubernur yang tak akur dengan bupati dan wali kota yang terpilih karena alasan politik. Hal itu berbeda dengan para penjabat yang ditunjuk langsung oleh pemerintah.

Sebab para penjabat bukan kader parpol dan tak harus mengembalikan biaya politik besar untuk pilkada.