Klarifikasi Ketua MPR soal Semua Fraksi di DPR Setuju Amendemen UUD 1945

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengklarifikasi pernyataannya yang meyakini semua fraksi partai politik di DPR setuju untuk mengamendemen kembali Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 RI.

"Jadi saya kemarin melihat banyak pelintiran-pelintiran berita, persepsi yang kemudian ditangkap salah, baik oleh teman-teman bersama politisi maupun masyarakat," ujarnya saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2024).

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menyampaikan, tak ada ucapan dari pimpinan MPR-RI yang menyebut seluruh fraksi telah sepakat.

Baca juga: Bertemu Cak Imin, Pimpinan MPR RI Sambangi Kantor DPP PKB

Selain itu, kata Bamsoet, proses amendemen masih jauh berdasarkan mekanisme yang ada.

Ucapannya terkait amendemen UUD 1945 ini, kata Bamsoet, merupakan sebuah aspirasi yang diterima dari masyarakat luas.

Demikian juga dalam rangkaian acara silaturahmi kebangsaan yang dijalankan para pimpinan MPR beberapa waktu belakangan.

"Yang ada adalah kami berkunjung menyampaikan berbagai aspirasi yang kami terima, yang pertama adalah aspirasi atas permintaan usulan amendemen terbatas," kata Bamsoet.

Aspirasi yang kedua, Bamsoet menyebut, ada suara yang meminta UUD diamendemen dengan kajian menyeluruh untuk melakukan penyempurnaan.

"Yang ketiga kembali ke UUD sesuai dengan Dekrit residen 5 Juli 1959 beserta penjelasan," katanya.

Baca juga: Bedah Buku Bersama Mahasiswa Unwahas, Cak Imin Sampaikan Pesan Ini

Aspirasi keempat, mengembalikan UUD 1945 ke teks aslinya tanpa perubahan melalui mekanisme adendum.

Terakhir, aspirasi masyarakat meminta agar UUD yang diubah terakhir kali pada tahun 2002 itu dinilai masih relevan dan tak perlu ada amandemen.

Sebelumnya, Bambang Soesatyo yakin bahwa setiap pimpinan partai politik menyetujui amendemen yang membuka kemungkinan untuk mengembalikan sistem pemilihan presiden, dari langsung dipilih rakyat menjadi dipilih MPR.

Sebab, setiap pimpinan parpol sudah merasakan langsung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang brutal.

"Saya yakin dan percaya mereka semua merasakan apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini, mereka mengalami pemilu kemarin sangat brutal. Yang sangat mahal, transaksional yang tidak masuk di akal," kata Bamsoet.