MKD Akan Verifikasi Laporan terhadap Bamsoet soal Pernyataan Amendemen UUD 1945

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyebutkan bakal mempelajari laporan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Sebelumnya, Bamsoet dilaporkan oleh seseorang bernama Azhari atas pernyataannya di media online yang menyebut bahwa "seluruh partai politik telah sepakat untuk melakukan amendemen UUD 1945 dan memastikan siap melakukan amendemen tersebut termasuk untuk menyiapkan peraturan peralihannya”.

"Tentu saja laporan ini akan kami pelajari, akan kami verifikasi," Wakil Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari Antaranews, Jumat (7/6/2024).

Baca juga: Sebut Semua Partai Setuju Amendemen UUD 1945, Bamsoet Dilaporkan ke MKD DPR

Nantinya, menurut dia, MKD akan menjadikan berita-berita di media online yang dilaporkan oleh pelapor itu untuk mengklarifikasi-nya kepada Bamsoet. Dari laporan tersebut, ada tiga berita yang disisipkan sebagai laporan.

Namun, Nazaruddin mengatakan, MKD bakal terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap pelapor.

"Kita verifikasi dulu, benar enggak alamatnya, alamat pelapornya sesuai dengan KTP atau tidak kalau sudah benar pasti akan kita panggil," ujar dia.

Lebih lanjut, menurut Nazaruddin, MKD bisa memberikan sanksi jika Bamsoet terbukti melakukan pelanggaran kode etik atas pernyataannya di media online sebagaimana pelaporan tersebut.

Baca juga: Bamsoet: MPR Sudah Siapkan Karpet Merah untuk Amendemen UUD 1945

Sebelumnya, Mahasiswa Islam Jakarta bernama Azhari melaporkan Bamsoet ke MKD DPR karena diduga melanggar kode etik lantaran menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai kapasitasnya.

"Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu terkait pernyataan Teradu di media online yang menyatakan 'seluruh partai politik telah sepakat untuk melakukan amendemen UUD 1945 dan memastikan siap melakukan amendemen tersebut termasuk untuk menyiapkan peraturan peralihannya',” katanya saat menyerahkan laporan pada Kamis, 6 Juni 2024.

"Pengadu melihat bahwa teradu tidak dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR untuk mewakili partai politik lainnya untuk menyatakan hal sebagaimana dijelaskan di atas,” ujarnya lagi.

Ketua MPR Bamsoet memang sebelumnya menyebutkan bahwa proses amendemen UUD 1945 tinggal menunggu persetujuan semua partai politik di parlemen.

Baca juga: Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amendemen UUD 1945

Menurut dia, MPR sudah menyiapkan karpet merah hingga aturan peralihan untuk memuluskan amendemen.

"Kami ingin menegaskan kalau seluruh parpol setuju untuk melakukan amendemen penyempurnaan UUD 1945 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita, kami di MPR siap untuk melakukan amendemen," kata Bamsoet saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2024.

"Siap untuk melakukan perubahan karena kita sudah punya SOP-nya, kita sudah siapkan karpet merahnya, termasuk juga siap dengan aturan peralihan,” ujarnya melanjutkan.

Bamsoet lantas mengatakan, hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam perundang-undangan juga akan dimasukkan dalam aturan peralihan.