Wapres: Pemerintah Komitmen Genjot Pembangunan di DOB Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan, pemerintah pusat berkomitmen untuk mempercepat pembangunan di daerah otonom baru (DOB) Papua dalam sisa waktu empat bulan masa pemerintahan ini.

Hal ini disampaikan Wapres usai menemui masyarakat saat berkunjung ke Permukiman Nelayan Malawei, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (6/6/2024).

"Sesuai dengan tugas saya dan juga program pemerintah, yang kita benahi sekarang itu tentu sistemnya, kemudian landasan-landasannya, milestone-nya,” kata Wapres.

Baca juga: Mahfud Pastikan Penyanderaan Pilot Susi Air Tidak Berkaitan dengan DOB Papua atau Penahanan Lukas Enembe

Fokus pertama, kata Wapres, yakni pada pembenahan sistem dan landasan hukum otonomi khusus (otsus) Papua.

“Dengan undang-undang yang baru itu, sudah berubah pengelolaannya, otsus ini. Dana pun juga tidak seluruhnya di-drop, tapi sebagian ada di pusat yang kemudian diturunkan dalam bentuk program. Ada yang grant. Itu nanti langsung tidak ada di provinsi, tapi juga di kabupaten/kota sehingga lebih bisa tersalur,” kata Wapres.

Kedua, Wapres mengatakan, pemekaran wilayah menjadi empat provinsi di Papua, menjadi salah satu langkah strategis berikutnya.

"Kita harapkan dengan (pemekaran empat provinsi) itu, lebih bisa pelayanannya lebih langsung, karena kalau satu provinsi itu, terlalu jauh," kata Ma’ruf Amin.

Ketiga, Wapres menjelaskan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung pemerintahan DOB. Pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran untuk membangun Kantor-kantor gubernur.

“Yang sudah siap langsung dibangun. Artinya, sertifikatnya sudah selesai, tidak ada masalah. Jangan sampai dibangun nanti ada masalah, dipalang gitu kan. Jadi, semuanya clear. Pelepasan haknya clear dan sebagainya,” kata Wapres.

Baca juga: Wamendagri: Kebutuhan ASN untuk 4 DOB Papua Capai 4.212 Orang

Keempat, Wapres menyatakan bahwa pemerintah juga berfokus pada distribusi aparatur sipil negara (ASN) yang akan dialirkan ke tiap-tiap provinsi baru.

Sama halnya dengan penyesuaian beban kerja yang sebelumnya ditanggung oleh provinsi induk kini harus ditransfer ke provinsi-provinsi baru.

"Distribusi ASN yang dulunya terpusat di induk itu, tidak mudah untuk mengalirkan berapa besar yang masuk di provinsi masing-masing, di masing-masing daerah,” ucapnya.

Kelima, Wapres menekankan bahwa pemerintah juga meningkatkan pengawasan dan transparansi anggaran melalui pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disingkat sebagai Badan Pengarah Papua (BPP).

Kelembagaan BPP ini, melibatkan keterwakilan tiap-tiap provinsi guna memastikan setiap anggaran memiliki hasil terukur.

"Kita inginkan bahwa anggaran yang turun sekarang itu ada buktinya, ada jadinya. Tidak seperti tidak jelas," kata Wapres.

Baca juga: Usulan Kenaikan Anggaran Polri untuk Amankan Pemilu 2024 dan DOB Papua

Terakhir, Wapres menuturkan bahwa fokus akhir adalah pada penyiapan infrastruktur dan program yang mendukung pencapaian tiga tujuan besar, yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.

Dengan enam langkah strategis yang telah dibangun tersebut, pemerintah pusat berharap dapat mengakselerasi pembangunan di Papua dalam waktu yang tersisa sekaligus menyiapkan fondasi yang kokoh bagi pemerintahan mendatang.

"Kita siapkan semua untuk menuju tercapainya Papua yang tiga hal itu, Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif," ucap Wapres.